Rapat Tim Pengawas Pengendalian Pendistribusian BBM di Aula Setdakab Bener Meriah, Selasa (11/8/2026).
Redelong, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten Bener Meriah memperkuat pengawasan dan pengendalian pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk memastikan ketersediaan dan penyalurannya tepat sasaran. Upaya tersebut dibahas dalam rapat Tim Pengawas Pengendalian Pendistribusian BBM di Aula Setdakab Bener Meriah, Selasa (11/8/2026).
Rapat dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Bener Meriah, Samusi Purnawira Dade, yang mewakili Bupati Bener Meriah. Rapat dihadiri Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setdakab Bener Meriah Ihsan, unsur kepolisian, Kodim 0119 Bener Meriah, Kejaksaan Negeri Bener Meriah, Satpol PP/WH, Dinas Perdagangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perhubungan, PT Pertamina Patra Niaga Sales Area Retail Aceh, serta pengelola sejumlah SPBU di Bener Meriah.
Samusi mengatakan BBM bersubsidi merupakan kebutuhan penting masyarakat yang disiapkan pemerintah untuk membantu masyarakat prasejahtera, pelaku usaha mikro, petani, dan nelayan. Karena itu, ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM bersubsidi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Namun, kita menyadari bahwa di lapangan masih sering menghadapi tantangan nyata. Mulai dari potensi terjadinya antrean panjang, ketidaktepatan sasaran pengguna, hingga isu kelangkaan yang sering memicu kepanikan,” ujar Samusi.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu dikendalikan karena dapat berdampak terhadap inflasi daerah dan produktivitas sektor pertanian yang menjadi salah satu penopang perekonomian Bener Meriah.
Dalam rapat tersebut, Samusi meminta Tim Pengawas BBM dan Gas Bersubsidi Wilayah Kabupaten Bener Meriah sebagaimana ditetapkan melalui SK Bupati Bener Meriah Nomor 800/182/SK/2026 melakukan pengawasan secara terpadu, berkala, dan tegas di SPBU.
Ia juga mendorong optimalisasi sistem digitalisasi dalam pembelian BBM bersubsidi. Pengelola SPBU diminta memastikan proses pengisian berlangsung transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Jangan ada toleransi bagi praktik-praktik kecurangan,” tegasnya.
Selain pengawasan, pemerintah daerah juga mendorong edukasi kepada masyarakat mengenai hak dan kuota BBM bersubsidi. Informasi terkait ketersediaan stok, kata Samusi, perlu disampaikan secara jujur dan terbuka agar masyarakat tidak mudah terpengaruh isu yang tidak benar.
“Kepada para pemilik dan operator SPBU di Bener Meriah, saya ingatkan bahwa Anda adalah garda terdepan dalam pelayanan. Bantulah pemerintah menjaga amanah ini, agar subsidi benar-benar sampai ke tangan yang berhak,” katanya.
Samusi berharap rapat tersebut tidak berhenti pada catatan administratif, tetapi menghasilkan rencana aksi yang dapat segera diterapkan di lapangan. Ia juga mengajak seluruh pihak mengesampingkan kepentingan sektoral untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat Bener Meriah.
