Pemkab Kapuas Hulu Susun Langkah Konkret Tangani Anak Tidak Sekolah
Rapat Koordinasi Tim Pencegahan dan Penanganan ATS Kabupaten Kapuas Hulu
Putussibau, InfoPublik - Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, memperkuat komitmen mencegah dan menangani Anak Tidak Sekolah (ATS).
Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Ambrosius Sadau mengatakan, persoalan ATS bukan hanya berkaitan dengan pendidikan, tetapi juga bersinggungan dengan kondisi sosial, ekonomi, kesehatan, perlindungan anak, administrasi kependudukan, ketenagakerjaan, hingga pembangunan daerah.
Berdasarkan data terbaru, terdapat 6.535 anak tidak sekolah di Kabupaten Kapuas Hulu. Jumlah tersebut mencakup anak yang belum pernah bersekolah, anak yang putus sekolah, maupun anak yang telah menyelesaikan satu jenjang pendidikan tetapi tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya.
Sementara itu, Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak usia 5–6 tahun yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tercatat 69,26 persen. Adapun partisipasi pendidikan dasar bagi anak usia 7–15 tahun mencapai 93,19 persen.
“Angka tersebut tidak boleh hanya menjadi angka statistik. Di balik setiap angka terdapat anak-anak kita, keluarga kita, dan masa depan Kabupaten Kapuas Hulu,” tegas Ambrosius dalam Rapat Koordinasi Tim Pencegahan dan Penanganan ATS Kabupaten Kapuas Hulu, dan dikutip Selasa (18/8/2026) lalu.
Menurutnya, penyebab anak tidak sekolah sangat beragam, mulai dari kondisi ekonomi, keterbatasan akses dan geografis, tuntutan bekerja, persoalan keluarga dan sosial budaya, keterbatasan akses bagi anak penyandang disabilitas, administrasi kependudukan, perkawinan anak, persoalan hukum, perundungan, hingga masalah psikologis.
Karena itu, penanganan ATS harus disesuaikan dengan akar masalah setiap anak. Pemerintah daerah mendorong pendekatan yang dimulai dari mengidentifikasi anak, memahami persoalannya, menentukan intervensi, hingga mengawal anak agar kembali memperoleh hak pendidikan.
Pemkab Kapuas Hulu juga meminta Tim Pencegahan dan Penanganan ATS membangun satu data yang valid, terverifikasi, dan dapat ditindaklanjuti. Data tersebut tidak cukup hanya memuat daftar nama, tetapi juga harus mampu menjelaskan lokasi tempat tinggal anak, alasan tidak bersekolah, kebutuhan yang harus dipenuhi, pihak yang bertanggung jawab, serta target waktu anak kembali memperoleh layanan pendidikan.
Penanganan ATS juga membutuhkan keterlibatan lintas sektor. Upaya tersebut tidak dapat hanya dibebankan kepada Dinas Pendidikan, tetapi memerlukan kolaborasi pemerintah daerah, kecamatan, desa, satuan pendidikan, Kementerian Agama, dunia usaha, organisasi masyarakat, keluarga, dan pemangku kepentingan lainnya.
Selain mengembalikan anak ke sekolah, satuan pendidikan didorong menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan menyenangkan. Lingkungan tersebut diperlukan agar anak yang kembali bersekolah dapat bertahan, memperoleh pendampingan, dan menyelesaikan pendidikannya.
Dalam rapat koordinasi tersebut, tim diarahkan menyepakati mekanisme kerja, memastikan ketersediaan data ATS terverifikasi hingga tingkat desa, memetakan penyebab ATS berdasarkan karakteristik masing-masing anak, menetapkan pihak yang bertanggung jawab terhadap setiap intervensi, serta menyusun rencana aksi dengan target, indikator, waktu pelaksanaan, dan mekanisme monitoring dan evaluasi.
Ambrosius menegaskan, penanganan ATS merupakan investasi jangka panjang bagi Kabupaten Kapuas Hulu. Mengembalikan satu anak ke sekolah berarti membuka peluang bagi anak tersebut untuk memperoleh masa depan yang lebih baik. Sementara keberhasilan mengembalikan ribuan anak ke sistem pendidikan akan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah.
“Mari kita jadikan penanganan ATS sebagai gerakan bersama Kabupaten Kapuas Hulu. Tidak boleh ada anak Kapuas Hulu yang tertinggal karena tidak mendapatkan akses pendidikan,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberhasilan penanganan ATS tidak hanya diukur dari jumlah anak yang kembali bersekolah. Anak juga harus mampu bertahan di sekolah, mengikuti pembelajaran dengan baik, dan menyelesaikan pendidikannya.
Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu berharap sinergi seluruh pemangku kepentingan dapat mempercepat penanganan ATS sekaligus memastikan setiap anak memperoleh hak untuk mendapatkan pendidikan.
