KUA-PPAS Perubahan 2026 Sumenep Disepakati DPRD dan Pemkab
Sumenep, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten Sumenep bersama DPRD menyepakati Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026 sebagai langkah menyesuaikan arah anggaran dengan dinamika ekonomi dan kebutuhan masyarakat pada semester kedua tahun ini.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Perubahan KUA dan PPAS dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumenep di Ruang Paripurna DPRD setempat, Senin (10/8/2026).
Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo melalui Wakil Bupati KH. Imam Hasyim mengatakan, perubahan KUA-PPAS diperlukan agar kebijakan anggaran daerah tetap responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah pusat dan provinsi, serta kebutuhan pembangunan yang berkembang.
“Perubahan KUA-PPAS ini menjadi sangat penting karena merupakan pedoman dalam penyusunan Perubahan APBD yang akan menjadi instrumen dalam upaya kita mencapai tujuan pembangunan daerah,” ujarnya.
Menurut Imam, sejumlah asumsi dalam KUA APBD 2026 perlu disesuaikan seiring perubahan kebijakan dan kondisi ekonomi, baik nasional maupun daerah. Salah satu faktor yang menjadi perhatian ialah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
Penyesuaian juga dilakukan untuk mengakomodasi tambahan pendapatan transfer dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, terutama yang berkaitan dengan bidang pendidikan dan kesehatan.
Dengan perubahan tersebut, Pemkab Sumenep berharap struktur kebijakan anggaran dapat lebih mampu menjawab tantangan pembangunan sekaligus mengoptimalkan potensi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Dengan telah ditandatanganinya Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 2026 ini, kita telah melalui satu tahapan penting sehingga dokumen perencanaan anggaran ini dapat dijadikan sebagai pedoman, arah, dan alokasi anggaran yang tepat sesuai dengan kebutuhan pembangunan,” kata Imam.
Kesepakatan tersebut selanjutnya menjadi dasar penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2026. Pemerintah daerah berharap seluruh tahapan dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Imam menilai kesepakatan antara eksekutif dan legislatif juga menunjukkan terjaganya kemitraan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sinergi tersebut dinilai penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan sekaligus memastikan kebijakan anggaran bermuara pada kepentingan masyarakat.
“Saya berharap agar Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 mendatang dapat berjalan sesuai dengan harapan, sehingga kepentingan rakyat Kabupaten Sumenep dapat terlayani secara maksimal,” ujarnya.
Sebelum penandatanganan kesepakatan, Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumenep yang dipimpin Ketua DPRD H. Zainal Arifin juga mendengarkan laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD mengenai hasil pembahasan Perubahan KUA dan PPAS 2026.
Dengan disepakatinya dokumen tersebut, Pemkab Sumenep dan DPRD memiliki pijakan bersama untuk melanjutkan proses perubahan APBD 2026, sekaligus menyesuaikan alokasi anggaran dengan prioritas pembangunan dan kebutuhan pelayanan publik di daerah.
(Ren/Fer)
