Redelong, InfoPublik – Bupati Bener Meriah, H. Tagore Abubakar, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di kawasan KM 35 untuk memperkuat pengawasan terhadap aktivitas keluar-masuk kendaraan pengangkut komoditas dan material di Kabupaten Bener Meriah, Minggu (10/8/2026).
Sidak tersebut dilakukan untuk memastikan aktivitas pengangkutan berjalan sesuai dengan ketentuan, meliputi kesesuaian tonase kendaraan, pembayaran retribusi, pengangkutan material alam, serta komoditas yang dibawa keluar daerah.
Dalam pemeriksaan di lapangan, Bupati menemukan sejumlah persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian dan ditindaklanjuti oleh perangkat daerah serta instansi terkait. Salah satunya, keberadaan sejumlah truk yang mengangkut material batu sungai.
Tagore meminta aktivitas tersebut diperiksa secara menyeluruh, mulai dari asal material, legalitas pengambilan, pihak yang mengambil, pemilik material, kendaraan pengangkut, hingga tujuan pengiriman.
Menurutnya, pengawasan terhadap aktivitas pengambilan material sungai perlu diperketat untuk mencegah kerusakan lingkungan maupun potensi kerugian bagi daerah.
Selain material sungai, Bupati juga menyoroti kesesuaian tonase kendaraan dengan ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan muatan dinilai penting untuk menjaga ketertiban angkutan sekaligus melindungi infrastruktur jalan dari dampak kendaraan dengan muatan berlebih.
Pada pemeriksaan angkutan komoditas, Bupati menemukan salah satu truk membawa sekitar 19,5 ton alpukat. Namun, retribusi yang dibayarkan hanya dihitung sekitar 5 ton dengan pembayaran Rp500 ribu.
Bupati menilai kondisi tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut karena berkaitan dengan optimalisasi penerimaan daerah.
“Kebocorannya luar biasa. Barang yang diangkut mencapai 19,5 ton, cuma dibayar lima ton. Mirisnya lagi, alpukat yang dibawa masih buah kecil,” ujar Tagore.
Dalam pemeriksaan kendaraan lainnya, Bupati juga menemukan puluhan jeriken berisi cairan yang diduga solar di dalam salah satu truk. Temuan tersebut perlu diperiksa lebih lanjut oleh pihak berwenang untuk memastikan jenis, asal, dan peruntukan cairan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berbagai temuan tersebut menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bener Meriah untuk memperkuat pengawasan di jalur keluar-masuk komoditas dan material. Pengawasan tidak hanya berkaitan dengan penerimaan retribusi daerah, tetapi juga perlindungan sumber daya alam, kelestarian lingkungan, ketertiban angkutan, dan kepentingan masyarakat.
Tagore menegaskan, kekayaan alam Bener Meriah harus dikelola secara tertib dan memberikan manfaat bagi daerah serta masyarakat. Ia tidak ingin sumber daya alam terus dibawa keluar daerah sementara masyarakat justru menanggung dampak kerusakan lingkungan.
Bupati meminta perangkat daerah dan aparat terkait menindaklanjuti setiap temuan di lapangan secara objektif dan sesuai kewenangan masing-masing.
“Kita dorong aparat penegak hukum menindaklanjuti temuan ini. Jangan sampai praktik seperti ini terus berlangsung dan menjadi kebiasaan. Kalau dibiarkan, daerah yang akan menanggung kerugiannya,” tegasnya.
Pemerintah Kabupaten Bener Meriah berkomitmen meningkatkan pengawasan dan koordinasi antarinstansi guna memastikan seluruh aktivitas pengangkutan material dan komoditas berlangsung tertib, transparan, sesuai ketentuan, serta memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.