Sebanyak 3.000 UMKM Riau Dapat Layanan Legalitas Gratis, DPMPTSP Jemput Bola
Istimewa
Pekanbaru, InfoPublik - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mempercepat penguatan daya saing pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui layanan pengurusan legalitas usaha secara gratis yang menjangkau seluruh kabupaten dan kota.
Program bertajuk Ekonomi Inklusif Lancar dan Gratis bagi UMKM Naik Kelas tersebut diselenggarakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau pada 3–7 Agustus 2026 sebagai bagian dari peringatan Hari Jadi ke-69 Provinsi Riau. Sebanyak 3.000 pelaku UMKM menjadi sasaran layanan tersebut.
Kepala DPMPTSP Provinsi Riau, Vera Angelika, mengatakan program ini merupakan tindak lanjut arahan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, agar setiap organisasi perangkat daerah menghadirkan program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
"Kami diminta agar setiap OPD memiliki peran dalam memeriahkan Hari Jadi Provinsi Riau ke-69. Karena itu, DPMPTSP menghadirkan layanan legalitas usaha gratis bagi UMKM yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Riau," kata Vera, Rabu (5/8/2026).
Menurut Vera, layanan tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi dengan sejumlah instansi, yakni Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM), Halal Center, Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kementerian Hukum, serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM.
Melalui sinergi tersebut, pelaku UMKM memperoleh pendampingan pengurusan berbagai dokumen legalitas usaha, mulai dari Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal, izin edar BBPOM, Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), hingga Standar Nasional Indonesia (SNI).
"Kami menargetkan sebanyak 3.000 UMKM mendapatkan layanan legalitas usaha. Harapannya program seperti ini dapat terus berlanjut sehingga mampu meningkatkan daya saing UMKM sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Provinsi Riau," ujarnya.
Selain layanan legalitas, DPMPTSP juga mendorong implementasi Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM Nomor 3 Tahun 2025 tentang Kemitraan yang mengatur kewajiban pelaku usaha besar membangun kemitraan dengan pelaku usaha mikro dan kecil.
"Peran DPMPTSP adalah memfasilitasi kemitraan antara pelaku usaha besar dengan UMKM agar perekonomian masyarakat di sekitar kawasan usaha dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan," jelas Vera.
Ia menegaskan legalitas usaha menjadi modal penting bagi pelaku UMKM karena memberikan kepastian hukum sekaligus membuka akses terhadap pembiayaan, pemasaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta pengembangan usaha.
Untuk mempermudah proses tersebut, DPMPTSP turut memberikan pendampingan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS) agar proses perizinan berlangsung mudah, cepat, transparan, dan bebas dari praktik percaloan.
"Kami ingin masyarakat memperoleh kemudahan mengurus legalitas usaha tanpa melalui calo. Karena itu, kami memberikan pendampingan secara langsung agar pelaku UMKM memahami proses pengurusan perizinan melalui OSS," katanya.
Salah seorang pelaku UMKM asal Kabupaten Rokan Hilir, Lena, mengapresiasi program tersebut karena dinilai sangat membantu pelaku usaha dalam memenuhi berbagai persyaratan legalitas.
"Dengan adanya kegiatan ini, kami sangat terbantu dalam mengurus perizinan, sertifikasi halal, dan berbagai persyaratan legalitas usaha lainnya. Program seperti ini sangat bermanfaat bagi UMKM agar bisa naik kelas dan semakin berkembang," ujar Lena.
Melalui program ini, Pemprov Riau berharap semakin banyak pelaku UMKM memiliki legalitas usaha yang lengkap sehingga mampu meningkatkan daya saing, memperluas akses pasar, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
