Kado HUT Riau untuk UMKM, Layanan Legalitas Usaha Hadir Lebih Dekat dengan Masyarakat
Istimewa
Pekanbaru, InfoPublik – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menghadirkan layanan pendampingan legalitas usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Riau. Melalui layanan terpadu tersebut, masyarakat dapat mengurus berbagai dokumen usaha dalam satu lokasi pelayanan.
Program ini merupakan hasil kolaborasi lintas instansi untuk mempermudah pelaku UMKM memperoleh legalitas usaha sekaligus meningkatkan daya saing dan peluang kemitraan.
Kepala Seksi UPT Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Provinsi Riau, Hasbullah, mengatakan pihaknya membuka layanan pendampingan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau hingga 7 Agustus 2026.
"Dalam rangkaian sempena HUT Riau ini, kami dari PLUT KUMKM juga bertugas di DPMPTSP Provinsi Riau sampai 7 Agustus, pukul 08.00 hingga 16.00 WIB. Kami mengimbau pelaku UMKM memanfaatkan kesempatan ini untuk mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Halal, dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di ruang pelayanan dasar. Di sana terdapat kolaborasi antara UPT PLUT KUMKM dengan instansi terkait," ujar Hasbullah di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Jumat (31/7/2026).
Ia menjelaskan, layanan terpadu tersebut merupakan upaya pemerintah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga pelaku UMKM tidak perlu datang ke kantor UPT PLUT KUMKM di Garuda Sakti, Panam, untuk mengurus legalitas usaha.
Menurutnya, Nomor Induk Berusaha (NIB) menjadi dokumen dasar yang wajib dimiliki setiap pelaku usaha karena menjadi syarat utama untuk mengakses berbagai program bantuan pemerintah maupun kemitraan dengan dunia usaha.
"NIB ini sangat penting. Jika pelaku usaha ingin memperoleh bantuan dari pemerintah atau perusahaan, syarat dasarnya harus memiliki NIB terlebih dahulu. Begitu juga untuk pengurusan Sertifikat Halal dan Hak Merek (HKI), seluruh dokumen akan kami verifikasi. Apabila terdapat kendala akan kami bantu perbaiki, sedangkan jika sudah memenuhi persyaratan akan langsung kami usulkan," jelasnya.
Selain membantu proses administrasi, tim PLUT KUMKM juga memberikan pendampingan dalam pemeriksaan kelengkapan dokumen serta konsultasi apabila pelaku usaha menghadapi kendala selama proses pengurusan legalitas.
Hasbullah mengatakan pendampingan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas administrasi usaha sehingga peluang memperoleh persetujuan legalitas menjadi lebih besar.
"Inilah langkah kemudahan yang kami hadirkan bagi masyarakat untuk mengurus NIB, Sertifikat Halal, dan HKI. Jadi masyarakat tidak perlu datang jauh ke kantor UPT PLUT KUMKM di Panam," katanya.
Ia mengajak seluruh pelaku UMKM memanfaatkan momentum tersebut untuk melengkapi legalitas usahanya agar lebih mudah mengakses berbagai program pembinaan, bantuan, maupun kerja sama dengan pemerintah dan sektor swasta.
"Mari manfaatkan momentum pelayanan ini untuk mengurus seluruh legalitas usaha yang sah secara hukum. Dengan begitu, peluang kolaborasi, bantuan, maupun kemitraan dengan pemerintah dan pihak swasta akan semakin terbuka," pungkasnya.
(MC Riau/bib)
