Gresik Bangun Model Perlindungan Terpadu bagi Anak Pekerja Migran Indonesia

Gresik, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten Gresik menegaskan bahwa pemulangan anak-anak pekerja migran Indonesia (PMI) dari Malaysia bukan sekadar memulangkan mereka ke tanah air, melainkan memastikan seluruh hak dasar sebagai warga negara kembali terpenuhi. Mulai dari identitas kependudukan, akses pendidikan, layanan kesehatan, hingga perlindungan sosial menjadi bagian dari skema pendampingan terpadu yang disiapkan pemerintah daerah.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui pemulangan tahap kedua anak-anak pekerja migran dari Malaysia yang tiba di Pendopo Kabupaten Gresik, Selasa (14/7/2026).

Sebanyak sembilan anak dipulangkan dalam tahap ini. Enam di antaranya merupakan anak pekerja migran asal Kabupaten Gresik, sedangkan tiga lainnya berasal dari daerah lain yang turut difasilitasi dalam proses pemulangan dari Malaysia.

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menegaskan, perlindungan terhadap anak pekerja migran tidak berhenti pada proses pemulangan. Pemerintah, menurutnya, memiliki tanggung jawab memastikan mereka kembali memperoleh hak-hak dasar yang selama ini sulit diakses akibat persoalan administrasi kependudukan.

"Menyelamatkan satu anak sama saja menyelamatkan satu generasi. Mereka harus memiliki identitas, memperoleh pendidikan, mendapatkan layanan kesehatan, serta perlindungan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Ketika identitas mereka tidak ada, maka akses terhadap seluruh hak hidupnya ikut terputus," tegas Yani.

Ia menambahkan, tujuan utama program tersebut adalah mengembalikan masa depan anak-anak pekerja migran agar dapat tumbuh dan berkembang seperti anak-anak Indonesia lainnya.

"Kami ingin anak-anak ini kembali dengan harapan. Mereka memiliki identitas, bisa sekolah, memperoleh perlindungan, dan tetap memiliki kesempatan menggapai cita-cita. Inilah komitmen Pemerintah Kabupaten Gresik dalam melindungi setiap anak, di mana pun mereka berada," ujarnya.

Setibanya di Gresik, seluruh anak langsung mengikuti perekaman biometrik dan pengurusan dokumen administrasi kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Mereka juga menerima perlengkapan sekolah serta bantuan paket sembako bagi keluarga.

Pendampingan kemudian dilanjutkan secara lintas sektor. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana memberikan layanan psikososial untuk membantu proses adaptasi anak, Dinas Sosial menyiapkan perlindungan sosial, sementara Dinas Pendidikan memastikan setiap anak memperoleh akses pendidikan sesuai usia dan kebutuhannya.

Menurut Yani, pemerintah juga menyiapkan jalur pendidikan kesetaraan bagi anak-anak yang sudah melewati usia sekolah formal agar hak memperoleh pendidikan tetap terpenuhi.

"Kalau usianya masih memungkinkan, mereka akan masuk sekolah formal. Bila sudah melewati jenjang tertentu, kami siapkan pendidikan melalui Kejar Paket A, B, atau C. Yang penting cita-cita mereka tidak boleh berhenti hanya karena persoalan administrasi," katanya.

Program tersebut merupakan tindak lanjut nota kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Gresik dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur yang ditandatangani pada Oktober 2025. Kerja sama itu mencakup pendataan, pemulangan, hingga pemenuhan hak-hak dasar anak pekerja migran secara berkelanjutan.

Perwakilan KBRI Kuala Lumpur, Shoheh, mengapresiasi keseriusan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam mengawal masa depan anak-anak pekerja migran. Sebagai putra asli Bawean yang pernah merasakan hidup terpisah dari orang tua pekerja migran, ia memahami pentingnya kehadiran negara dalam menjamin hak-hak anak.

"Saya tidak ingin mereka mengalami apa yang saya alami dulu. Yang kami harapkan sebenarnya sederhana, anak-anak diterima di Indonesia, memiliki identitas, dan bisa sekolah tanpa dipersulit administrasi. Gresik memberikan harapan itu," ungkapnya.

Apresiasi serupa disampaikan Kepala Bidang Perlindungan Anak DP3AK Provinsi Jawa Timur, Chandra. Ia menilai pendekatan yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Gresik merupakan praktik baik yang layak menjadi rujukan daerah lain karena tidak berhenti pada proses pemulangan, tetapi memastikan seluruh rantai perlindungan anak berjalan secara utuh.

"Ini bukan sekadar memulangkan anak. Pemerintah Kabupaten Gresik memastikan seluruh mata rantai perlindungan berjalan, dimulai dari hak identitas, kemudian akses pendidikan, kesehatan, hingga layanan sosial lainnya. Praktik baik ini layak direplikasi oleh kabupaten dan kota lain," ujarnya.

Program ini melanjutkan inisiatif yang telah dijalankan sejak tahun lalu. Setelah sebelumnya memfasilitasi pemulangan tiga anak pekerja migran asal Gresik, pada tahap kedua pemerintah kembali membantu enam anak asal Gresik bersama tiga anak dari daerah lain.

Melalui model perlindungan terpadu tersebut, Pemerintah Kabupaten Gresik menunjukkan bahwa perlindungan anak pekerja migran tidak berhenti pada kepulangan ke tanah air, tetapi berlanjut hingga memastikan setiap anak memiliki identitas hukum, memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, perlindungan sosial, dan kesempatan yang sama untuk membangun masa depan yang lebih baik.