_di_Kota_Tidore_Kepulauan,_d_(4)_compressed.jpeg)
Wakil Wali Kota Tidore Ahmad Laiman menghadiri sekaligus menyampaikan sambutan pada Penyuluhan Hukum dan Pengarahan dalam Pengelolaan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Tidore Kepulauan, di aula Kejaksaan Negeri Kota Tidore, Rabu (8/7/2026)/ Nhanu Tosofu/Prokompim Tidore
Tidore, InfoPublik- Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan menegaskan komitmennya untuk mendukung dan melaksanakan seluruh program strategis pemerintah pusat, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan penuh tanggung jawab, profesional, serta sesuai ketentuan yang berlaku.
Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Tidore, Ahmad Laiman, saat menghadiri sekaligus memberikan arahan pada kegiatan Penyuluhan Hukum dan Pengarahan dalam Pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Tidore Kepulauan yang berlangsung di Ruang Rapat Kejaksaan Negeri Tidore, Rabu (8/7/2026).
Ahmad Laiman mengatakan, Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, seluruh pihak memiliki tanggung jawab untuk mengawal dan menyukseskan program tersebut sesuai dengan kewenangan masing-masing.
“Oleh karena itu, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan memberikan dukungan penuh agar program ini dapat berjalan dengan baik dan sukses, karena keberhasilan program ini bukan hanya diukur dari terlaksananya kegiatan, tetapi juga dari kepatuhan terhadap aturan, tata kelola yang baik, transparansi, akuntabilitas, serta manfaat yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” kata dia.
Ia menambahkan, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan telah melakukan berbagai langkah persiapan, mulai dari koordinasi lintas sektor, penentuan lokasi, survei lapangan, hingga memastikan kesiapan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar seluruh proses berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.
“Semoga melalui kegiatan ini kita semakin memperkuat komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis yang semakin baik, tepat sasaran, dan berkelanjutan,” ujar dia.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Tidore, Sabar Evryanto Batubara, menyampaikan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan program strategis pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi peserta didik untuk mendukung kesehatan, kecerdasan, dan pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
Menurut dia, karena program tersebut menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar, pelaksanaannya harus berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Sabar Evryanto menjelaskan, pelaksanaan MBG mengacu pada berbagai regulasi, mulai dari ketentuan pemberantasan tindak pidana korupsi, administrasi pemerintahan, keuangan negara, perbendaharaan negara, aparatur sipil negara, pengadaan barang/jasa pemerintah, hingga pedoman teknis dari pemerintah dan Badan Gizi Nasional.
Ia menegaskan, kebijakan MBG menitikberatkan pada pemerataan akses makanan bergizi, pemanfaatan bahan pangan lokal, pemberdayaan pelaku usaha daerah, serta penerapan tata kelola yang baik melalui perencanaan, pengadaan, distribusi, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan secara transparan.
“Seluruh pelaksana diharapkan mematuhi ketentuan hukum, menyusun administrasi secara tertib, mengutamakan transparansi, memperkuat pengawasan internal, dan berkonsultasi apabila menghadapi persoalan hukum,” kata Evryanto.
Ia menambahkan, praktik korupsi dalam Program MBG dapat berdampak langsung terhadap kualitas layanan kepada penerima manfaat, pemborosan anggaran negara, menurunnya kepercayaan masyarakat, meningkatnya risiko permasalahan gizi, serta terhambatnya pembangunan sumber daya manusia.
“Oleh karena itu, seluruh pihak harus menjaga integritas dan menjalankan program secara profesional, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi agar tujuan Program MBG dapat tercapai secara optimal,” ujar dia.
Sementara itu, Koordinator Badan Gizi Nasional (BGN) Kota Tidore, Aprilia Chaerunnisa, mengatakan keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya bergantung pada satu pihak, tetapi membutuhkan sinergi, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, serta tanggung jawab bersama dari seluruh unsur, termasuk pemerintah daerah dan pengelola SPPG.
Ia menekankan pentingnya memastikan makanan yang disalurkan aman, berkualitas, higienis, dan tepat sasaran bagi penerima manfaat.
“Saat ini, Kota Tidore Kepulauan telah memiliki 11 SPPG. Dari jumlah tersebut, 8 SPPG telah beroperasi aktif, 1 SPPG untuk sementara dihentikan operasionalnya karena proses renovasi, sedangkan 2 SPPG lainnya berada di wilayah terpencil, yaitu Satelit Maitara dan Satelit Puncak, yang masih dalam tahap persiapan operasional dan pelatihan,” kata Aprilia.
Aprilia berharap seluruh SPPG di Kota Tidore Kepulauan dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat koordinasi dengan pihak terkait, serta menjalankan program sesuai standar yang telah ditetapkan.
Menurutnya, dengan pengelolaan yang baik, Program Makan Bergizi Gratis dapat terlaksana secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.
(Uyun/MC Tidore)
