Pemprov Riau Soroti Perkawinan Dini dan Perdagangan Orang, Ini Solusinya
Istimewa
Pekanbaru, InfoPublik – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus memperkuat upaya perlindungan dan pemberdayaan perempuan melalui penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, mengatakan peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan menjadi perhatian serius pemerintah daerah sehingga diperlukan langkah yang lebih komprehensif melalui penguatan regulasi dan sinergi lintas sektor.
“Peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Riau. Karena itu diperlukan sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan perlindungan perempuan yang lebih komprehensif,” ujar SF Hariyanto dalam rapat pembahasan ranperda di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Senin (22/6/2026).
Menurutnya, ranperda yang saat ini dibahas merupakan penyempurnaan dari Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 agar mampu menyesuaikan dengan perkembangan kondisi sosial dan tantangan baru yang dihadapi perempuan.
Ia menjelaskan, sejumlah persoalan menjadi fokus utama dalam penyempurnaan regulasi tersebut, mulai dari kekerasan terhadap perempuan, perkawinan usia dini, tindak pidana perdagangan orang, hingga kerentanan ekonomi yang masih dihadapi sebagian perempuan.
“Ranperda ini merupakan penyempurnaan dari Perda Nomor 6 Tahun 2017. Berbagai persoalan seperti kekerasan terhadap perempuan, perkawinan usia dini, perdagangan orang, serta kerentanan ekonomi perempuan menjadi perhatian dalam penyempurnaan ranperda ini,” katanya.
SF Hariyanto menilai keberadaan regulasi yang kuat sangat penting untuk mendukung pembangunan daerah yang inklusif sekaligus memperluas ruang pemberdayaan perempuan di berbagai bidang.
Menurutnya, pemberdayaan perempuan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kapasitas individu, tetapi juga membuka kesempatan yang lebih besar bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan aktivitas ekonomi.
“Pemerintah Provinsi Riau sependapat bahwa ranperda ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat perlindungan sekaligus pemberdayaan perempuan agar semakin berdaya dan berkontribusi dalam pembangunan daerah,” ungkapnya.
Selain memperkuat aspek perlindungan dan pemberdayaan, pemerintah daerah juga memberikan perhatian terhadap berbagai masukan yang berkembang selama proses pembahasan ranperda.
Masukan tersebut antara lain terkait penguatan sanksi administratif, peningkatan koordinasi lintas sektor, perlindungan bagi perempuan pekerja, pengembangan sistem data terpadu, layanan digital, hingga mekanisme evaluasi dan pelaporan berkala.
“Pemprov Riau juga akan memperhatikan masukan terkait penguatan sanksi administratif, koordinasi lintas sektor, perlindungan perempuan pekerja, sistem data terpadu, layanan digital, serta evaluasi dan pelaporan berkala guna mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan,” pungkasnya.
Melalui penyempurnaan ranperda tersebut, Pemprov Riau berharap perlindungan terhadap perempuan dapat semakin kuat, sekaligus mendorong peningkatan kualitas hidup dan partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah.
(Mediacenter Riau/bib)
