Langgur, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tenggara mempercepat transformasi pendidikan untuk memastikan seluruh anak memperoleh akses pendidikan berkualitas yang setara, termasuk di wilayah pesisir dan pulau-pulau terluar.
Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara, Bin Raudha Arif Hanoeboen, mengatakan tantangan geografis sebagai daerah kepulauan tidak boleh menjadi alasan terjadinya ketimpangan layanan pendidikan.
“Transformasi pendidikan bukan hanya soal perubahan kurikulum atau teknologi, tetapi memastikan setiap anak Kei, baik di pusat kota maupun daerah terpencil, memperoleh pendidikan yang bermutu dan berkeadilan,” ujar Bin Raudha di Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, pada Senin (25/5/2026).
Menurutnya, pemerataan tenaga pendidik, keterbatasan akses internet, dan efisiensi anggaran masih menjadi tantangan yang harus dijawab melalui inovasi serta kerja kolaboratif.
Bin Raudha mengatakan, meski ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat masih tinggi, Pemkab Maluku Tenggara terus mendorong seluruh OPD menghadirkan terobosan dan pelayanan maksimal kepada masyarakat.
“Pesan Bupati jelas, jangan meratapi keterbatasan fiskal. Kita harus berpikir keras, bekerja keras, dan berinovasi,” katanya.
Pemkab Maluku Tenggara juga menargetkan pembangunan pendidikan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga membentuk karakter generasi emas berbasis budaya lokal sebagai bagian dari visi Indonesia Emas 2045.
Terkait mutasi 157 guru yang sempat menjadi sorotan publik, Bin Raudha menegaskan kebijakan tersebut dilakukan untuk pemerataan tenaga pengajar di seluruh wilayah Kabupaten Maluku Tenggara.
Ia menyebut hasil pemantauan di lapangan menunjukkan masih ada sekolah yang hanya memiliki satu hingga dua guru aktif sehingga kegiatan belajar mengajar belum berjalan optimal.
“Ada sekolah yang hanya tersisa kepala sekolah yang juga merangkap guru. Ketika kepala sekolah ke Langgur untuk urusan administrasi, sekolah praktis tidak ada guru,” ungkapnya.
Menurut Bin Raudha, mutasi guru merupakan langkah strategis untuk mengatasi ketimpangan distribusi tenaga pendidik, terutama di wilayah kepulauan yang sulit dijangkau.
Selain kekurangan guru, Dinas Pendidikan juga menemukan sejumlah kendala lain, mulai sarana sekolah yang rusak hingga data Dapodik yang tidak diperbarui. Kondisi itu membuat beberapa sekolah gagal memperoleh bantuan dari pemerintah pusat.
Pemkab Maluku Tenggara menegaskan seluruh kebijakan pendidikan akan didasarkan pada kebutuhan riil sekolah demi pemerataan dan peningkatan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat.
(MC Maluku Tenggara/Adolof Labetubun)