urabaya, InfoPublik – Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyelenggarakan kegiatan Asistensi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jatim, Rabu (8/10/2025).
Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari 50 OPD di Provinsi Jawa Timur. Hadir sebagai narasumber antara lain Alvi Yuriski, S.ST., M.Pd., Sandiman Ahli Muda dari Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah, Deputi III BSSN, serta Achmad Fadlil Chusni, S.Kom., M.MT., Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfo Jatim.
Dalam paparannya, Achmad Fadlil Chusni menekankan bahwa transformasi digital dalam layanan publik yang semakin masif turut meningkatkan potensi terjadinya insiden siber.
“Sepanjang Januari hingga September 2025, tercatat 2.696.099 serangan malware, dengan 10.517 serangan berhasil diblokir oleh sistem keamanan siber Pemprov Jatim. Selain itu, terjadi 91 insiden siber, termasuk web defacement, ransomware, phishing, kebocoran data, dan DDoS attack,” jelasnya.
Dengan tema “Bimtek Penyusunan Profil Risiko bagi OPD di Lingkungan Provinsi Jawa Timur”, kegiatan ini bertujuan agar setiap OPD mampu menyusun dan memperbarui profil risiko keamanan informasi sebagai dasar dalam mitigasi dan strategi perlindungan dari serangan siber yang semakin kompleks.
Melalui workshop ini, diharapkan seluruh OPD dapat memperkuat sinergi dengan Diskominfo Jatim dan BSSN dalam pengelolaan keamanan siber di tingkat daerah. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesiapan menghadapi ancaman digital sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap layanan pemerintahan berbasis elektronik.
Sementara itu, Alvi Yuriski menegaskan pentingnya pendekatan keamanan informasi berbasis risiko (risk-based information security).
“Pendekatan ini menitikberatkan pada perlindungan terhadap aset informasi paling krusial serta risiko paling signifikan bagi organisasi. Dengan demikian, instansi dapat mengelola sumber daya secara optimal, menghindari pemborosan, dan meningkatkan efektivitas dalam menghadapi potensi ancaman,” paparnya.
Ia juga menambahkan bahwa dengan fokus pada risiko tertinggi, organisasi akan lebih cepat mendeteksi dan mencegah pelanggaran keamanan, sekaligus mematuhi regulasi yang berlaku.
“Dengan kesiapan yang baik dan pemahaman mendalam tentang manajemen risiko, pemerintah daerah akan mampu menghadapi ancaman digital secara tangguh dan menjaga kepercayaan masyarakat,”tambah Alvi.(MC Prov Jatim /Pca, Ran-hjr/eyv)