Rakor DPD APDESI Kalsel Bahas Isu Strategis Pembangunan Desa

Banjarmasin, InfoPublik - Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPD APDESI) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat koordinasi yang diikuti oleh para kepala desa dan perangkat desa dari seluruh wilayah Kalsel.

Acara ini sekaligus dirangkai dengan kegiatan buka puasa bersama sebagai bentuk kebersamaan dan mempererat silaturahmi di bulan Ramadan.

Rapat koordinasi ini membahas berbagai isu strategis terkait pembangunan desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta sinergi antara pemerintah desa dengan pemerintah daerah dan pusat.

Gubernur Kalsel  Muhidin diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Adi Santoso menyebutkan Provinsi Kalsel telah mencatatkan kemajuan yang membanggakan dalam pembangunan desa.

"Saat ini, sebanyak 92 persen wilayah kita terdiri dari desa-desa, dan sejak tahun 2024, sudah tidak ada lagi desa tertinggal maupun desa sangat tertinggal.

"Kita patut bersyukur karena sebanyak 811 desa telah berstatus mandiri, 834 desa masuk kategori maju, dan 221 desa berkembang," kata Adi, Banjarmasin, Rabu (26/3/2025).

Keberhasilan ini, dikatalan Adi telah mendapatkan pengakuan nasional, di mana pada tahun 2024, Kalsel menerima penghargaan dari Kementerian Desa dan PDTT atas pencapaian dalam menuntaskan desa tertinggal dan desa sangat tertinggal.

"Sebuah lompatan besar jika dibandingkan dengan tahun 2016, ketika 1.438 desa atau sekitar 80 persen dari total 1.871 desa masih dalam kategori tertinggal dan sangat tertinggal," ujarnya.

Ketua Umum APDESI Pusat, Surta Wijaya dalam sambutannya menekankan pentingnya peran kepala desa dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

"Melalui forum ini, kami ingin memastikan bahwa seluruh kepala desa di Kalimantan Selatan memiliki pemahaman yang sama dalam menjalankan tugasnya, serta dapat menyampaikan aspirasi dan kendala yang dihadapi di lapangan," ujar Surta.

Selain itu, rapat juga membahas persiapan program-program desa yang akan dilaksanakan setelah Lebaran, termasuk pengelolaan dana desa, pembangunan infrastruktur, dan program pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan sinergi antara pemerintah desa dan berbagai pihak terkait semakin kuat, sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa di Kalimantan Selatan. (MC Kalsel/Rns/YIN/Eyv)