:
Oleh MC KOTA MALANG, Kamis, 5 Desember 2024 | 19:19 WIB - Redaktur: Juli - 132
Malang, InfoPublik - Berbagai program dicanangkan oleh pemerintah dalam rangka peningkatan sumber daya manusia (SDM). Salah satu program yang saat ini tengah diimplementasikan adalah Kampung Keluarga Berkualitas (KB).
Sejalan dengan program nasional ini, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kota Malang mengupayakan 57 kelurahan di Kota Malang menjadi Kampung KB.
Oleh karena itu, Dinsos P3AP2KB menggelar penguatan Kampung KB dengan mengundang unsur kelurahan dan perangkat daerah terkait, Senin (2/12/2024).
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana Dinsos P3AP2KB Kota Malang, Sri Umiasih menuturkan bahwa Kampung KB menekankan pada penguatan institusi keluarga dan masyarakat melalui intervensi program dan kegiatan dengan pendekatan siklus kehidupan manusia.
“Kampung KB terbentuk karena adanya kolaborasi lintas sektor. Ada integrasi dan konvergensi penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dalam seluruh dimensinya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga dan masyarakat,” terangnya kala membuka acara yang digelar di Aula Kantor Dinsos P3AP2KB ini.
Pembentukan Kampung KB nantinya diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lebih spesifik, Kampung KB bisa berperan dalam penanggulangan stunting, penurunan angka kematian ibu hamil, kelahiran dan kematian bayi, meningkatkan kesertaan keluarga berencana serta menurunkan angka kemiskinan.
Umi menyebutkan bahwa saat ini ada kelurahan yang secara aktif telah menjalankan program ini, di antaranya adalah Kampung KB Kotalama dan Tlogowaru (Kecamatan Kedungkandang), Bunulrejo (Kecamatan Blimbing), Bareng (Kecamatan Klojen), Tanjungrejo (Kecamatan Sukun), serta Dinoyo (Kecamatan Lowokwaru).
“Namun sesuai Surat Keputusan Wali Kota menyebutkan bahwa seluruh kelurahan di Kota Malang merupakan lokus Kampung KB pada tahun 2023. Di Tahun 2025 mendatang telah diusulkan biaya operasional untuk Kampung KB di 21 kelurahan,” sambungnya.
Selain penguatan Kampung KB, dalam kegiatan ini juga disampaikan sosialisasi Sistem Informasi Peringatan Dini Pengendalian Penduduk (SiPerindu) oleh Fasilitator Perwakilan BKKBN Provinsi Jatim Muhammad Rif’an Agus.
Peringatan dini pengendalian penduduk ini memberi gambaran dan memperingatkan potensi atau masalah kependudukan yang akan timbul akibat situasi kependudukan serta kebijakan pengendalian penduduk yang dilaksanakan pada masyarakat dan pemangku kepentingan di bidang pembangunan.
“SiPerindu hadir sebagai alat bantu bagi pemerintah dan masyarakat untuk mendapatkan informasi peringatan dini situasi kependudukan. SiPerindu juga memberikan rekomendasi kebijakan untuk kesiapsiagaan dan respons terhadap program pengendalian penduduk,” ungkap Rif’an.
SiPerindu tak hanya memberikan gambaran status peringatan dini situasi kependudukan wilayah. Rif’an juga menyebutkan bahwa aplikasi berbasis website ini dapat dimanfaatkan sebagai pusat rujukan data perencanaan kependudukan yang terbaru. Selain itu, SiPerindu menjadi sumber data penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK), serta bisa juga menjadi rapor pemerintah daerah. (ari/yn)