Pemkab Balangan Ikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi dan Antisipasi Bencana Hidrometeorologi

Paringin, InfoPublik - Pemerintah Kabupaten Balangan diwakili oleh Kabag Perekonomian, Kepala Pelaksanan BPBD, Perwira Penghubung Kodim 1001 HSU-BLG, Polres, dan BPS mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dirangkaikan dengan Sosialisasi Potensi Bencana Hidrometeorologi secara virtual di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Bupati Balangan, Senin (18/11/2024).

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dalam pengantarnya menyampaikan rapat koordinasi hari ini adalah untuk membahas mengenai kesiapan dalam menghadapi potensi bencana Hidrometeorologi dan dua agenda besar mendatang.

"Ada dua agenda besar yang akan kita hadapi kedepan, yang pertama ada Pilkada serentak. Berkaitan dengan itu kita perlu waspadai selain agenda mobilisasi masyarakat ke TPS, pada rapat minggu lalu, kami sudah menyampaikan kepada rekan-rekan di daerah, tolong koordinasi dengan Bulog serta distributor-distributor pangan karena biasanya ada fenomena kalau election, pemilihan itu ada aksi borong sembako. Jangan sampai terjadi kelangkaan stok, stok harus siap untuk digelontorkan ke pasar,"katanya.

Mendagri melanjutkan antisipasi saat memasuki perayaan Natal dan Tahun Baru pada bulan depan diperlukan.

"Kemudian setelah Pilkada nanti ada Natal dan Tahun Baru bulan depan, liburnya cukup panjang, masyarakat akan berlibur juga, ini perlu kita antisipasi juga,"imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Indonesia (BMKG), Dwikorita Karnawati menjelaskan mengenai Prospek Bahaya Geo-Hidrometeorologi 2025 [Geo-hydrometeorological hazard outlook 2025].

"Adanya faktor pengendali iklim di Indonesia yang mengakibatkan dinamika iklim dan cuaca di Indonesia, yaitu Penyimpangan Suhu Muka Laut di Samudra Pasifik (fenomena El Nino La Nina), Penyimpangan Suhu Muka Laut di perairan Indonesia, Penyimpangan Suhu Muka Laut di (fenomena indian Samudra Hindia Hindia (fer Ocean Dipole-IOD), Angin musiman (Monsun Asia- Monsun Australia)," jelasnya.

Dwikorita dalam paparannya juga menjelaskan bahwa Akhir tahun 2024 mulai dari November - Desember diprediksi terjadi La Nina Lemah yang bersamaan dengan masuknya musim hujan, maka kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi basah perlu dilakukan.

2025 diawali dengan masih aktifnya La-Nina Lemah hingga bulan Maret disertai dengan puncak musim hujan (Januari Februari) sehingga perlu kesiapsiagaan untuk menhadapi potensi bencana hidro-meteorologi basah seperti banjir, banjir bandang, banjir pesisir (rob), longsor yang disertai angin kencang dan kilet/petir.

Terdapat 67 persen wilayah Indonesia yang mengalami curah hujan tahunan Kategori Tinggi (lebih dan 2500 mm/tahun) pada Tahun 2025, terutama di wilayah sebagian besar Sumatera, sebagian besar Kalimantan, sebagian Pulau Jawa bagian barat dan tengah, sebagian Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah dan Selatan, sabagian Maluku serta sebagian besar Papua Barat.

Sebanyak 15 persen wilayah di Indonesia diprediksi mengalami sifat hujan di Atas Normal meliputi wilayah Sumatera Barat bagian selatan, Kalimantan Timur bagian timur, Sulawesi Tenggara bagian timur dan utara, dan Papua Tengah, sedangkan 1 persen wilayah Indonesia dengan sifat hujan di Bawah Normal berada pada wilayah NTT bagian timur dan Papua Barat bagian timur.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Balangan H Rahmi menegaskan, bahwa paparan tentang Potensi Bencana Hidrometeorologi serta arahan dari Kepala BNPB dan Kemendagri ini penting untuk menjadi perhatian.

"Kami menyimak dengan seksama dan ini menjadi perhatian kami agar dipedomani dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi potensi ancaman Bencana Hedrometeorologi Basah di akhir tahun 2024 ini dan di awal tahun 2025 nanti," pungkasnya.(MC Balangan/el/eyv)