Good Governance dan Open Government, Pemprov Riau Fokus pada Bimtek PPID

Pekanbaru, InfoPublik – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau berharap Bimbingan Teknis (Bimtek) pengelolaan informasi barang dan jasa serta penyelesaian sengketa informasi publik tahun 2024 dapat mendorong terwujudnya Good Governance dan Open Government di Provinsi Riau.

Melalui transparansi dalam pengelolaan informasi, Pemprov Riau ingin menjadi provinsi yang lebih terbuka dan terpercaya di mata publik.

Hal ini disampaikan oleh Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau, Zulkifli Syukur, saat memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan Bimtek yang diadakan di Hotel Furaya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau Kamis (31/10/2024).

"Kami berharap kegiatan ini dapat memampukan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) untuk menyampaikan informasi yang dibutuhkan publik dengan transparan, sesuai ketentuan yang berlaku, sebagai bagian dari penyelenggaraan Good Governance dan Open Government," ujar Zulkifli.

Pemprov Riau mencatat bahwa permintaan informasi publik dari masyarakat, baik terkait dokumen maupun pengadaan barang dan jasa, terus meningkat. Pada tahun 2023, dari 20 permintaan informasi, 18 dikabulkan dan 2 ditolak karena informasi yang diminta dikecualikan atau pemohon tidak memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP).

"Tahun ini, permohonan informasi yang masuk ke PPID sudah mencapai 49, jumlah yang jauh lebih tinggi dibandingkan tahun lalu," tambahnya.

Zulkifli juga menyampaikan bahwa Pemprov Riau telah menyelesaikan pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) dan sedang menunggu hasil verifikasi dari pusat. Ia berharap Riau dapat memperoleh nilai keterbukaan publik yang tinggi di tingkat nasional.

"Untuk para narasumber, kami mohon agar memberikan panduan yang efektif bagi PPID, sehingga proses penyampaian informasi ke publik bisa optimal dan tidak berlanjut hingga sengketa," tutup Zulkifli.

(Mediacenter Riau/mrs)