Dua Periode Kepemimpinan, Gubernur Kalsel Raih WTP Sebelas Kali Berturut-Turut

Banjarbaru, InfoPublik - Di bawah kepemimpinan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali menorehkan prestasi gemilang dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Raihan WTP ini diberikan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023, yang dinilai telah memenuhi standar akuntansi pemerintahan dengan baik.

Dalam beberapa kesempatan, Sahbirin menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya kepada seluruh jajaran Pemprov Kalsel yang telah bekerja keras dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

“Raihan WTP ini merupakan bukti komitmen kita bersama dalam mengelola keuangan daerah secara profesional dan bertanggung jawab. Semoga prestasi ini terus berlanjut dan menjadi motivasi untuk lebih baik lagi,” kata Sahbirin.

Pencapaian tersebut tidak terlepas dari peran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalsel yang secara konsisten melakukan pengelolaan aset dan anggaran dengan baik.

Kepala BPKAD Provinsi Kalsel Miftahul Chair memastikan bahwa seluruh prosedur pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan hingga pelaporan, dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

“Selama 10 tahun kepemimpinan Paman Birin, kita selalu meraih penghargaan WTP berturut-turut ini, ini sesuai arahan dari beliau agar kita bergerak untuk menyusun pelaporan keuangan daerah,” kata Chair, Banjarbaru, Kamis (26/9/2024).

Selain itu juga, Chair menyebutkan raihan WTP tidak lepas dari hasil kerja keras dan sinergi antara seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di lingkungan Pemprov Kalsel.

“Kami akan terus menjaga integritas dan profesionalisme dalam pengelolaan anggaran, agar kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat dan BPK tetap terjaga.”imbuhnya.

BPK dalam laporannya menyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemprov Kalsel telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan tidak terdapat penyimpangan material yang signifikan. Opini WTP ini mencerminkan bahwa penggunaan anggaran daerah berjalan dengan efisien dan sesuai peruntukannya.

Prestasi ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalsel, yang mengharapkan Pemprov terus menjaga konsistensi dalam pengelolaan keuangan.

Dengan pencapaian opini WTP yang ke-11 ini, Pemprov Kalsel semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki tata kelola keuangan yang baik dan kredibel. Masyarakat berharap prestasi ini dapat berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta pembangunan di Kalimantan Selatan. (MC Kalsel/Rns/YIN/Eyv)