Rakornas PB 2024, Wapres Ma'ruf Amin: Optimalkan Teknologi Kecerdasan Manusia untuk Mitigasi Bencana

: PJ Gubernur Jawa Barat Mendampingi Wakil Presiden RI Menghadiri Rapat Koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2024, Hotel Pullman Bandung, 24 April 2024


Oleh MC PROV JAWA BARAT, Rabu, 24 April 2024 | 20:29 WIB - Redaktur: Santi Andriani - 130


Kota Bandung, InfoPublik – Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mendampingi Wakil Presiden Kyai Ma’ruf Amin membuka acara Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) 2024 di Hotel Pullman Kota Bandung, Rabu (24/4/2024).

Bey Machmudin mendapatkan beberapa arahan dari Wapres Kyai Ma’ruf terkait kejadian bencana alam yang pada 2023 didominasi bencana hidrometeorologi. 

Dalam arahannya, Wapres RI menyebut seluruh stakeholders harus bahu-membahu berinovasi dalam menghadirkan teknologi yang dapat mendeteksi kebencanaan. Tak hanya itu, Ia pun menyebut teknologi yang dihadirkan oleh kecerdasan manusia sangat berguna untuk memantau potensi bencana.

“Teknologi kecerdasan buatan akan berguna untuk memantau potensi bencana, mengembangkan sistem peringatan dini, meningkatkan kapasitas mitigasi bencana, serta meminimalkan risiko bencana,” ucap Wakil Presiden Kyai Ma’ruf Amin.

Apabila hal tersebut dapat direalisasikan oleh seluruh pimpinan stakeholders di seluruh Indonesia, Ma’ruf Amin meyakini kebencanaan dapat dilakukan melalui pemetaan terstruktur dan terintegrasi dengan teknologi.  "Hal ini menjadi penting untuk  mengendalikan risiko bencana yang ada, sekaligus mengurangi timbulnya risiko bencana baru," ujarnya.

Wapres juga menekankan untuk menguatkan pelayanan kebencanaan. Hal tersebut  bisa dilakukan melalui penguatan kelembagaan BPBD baik dalam hal kewenangan, kompetensi sumber daya manusia, logistik, dan peralatan. Kemudian arahan selanjutnya yaitu, agar diterapkannya kebijakan dan upaya pemulihan pascabencana.

“Agar dipastikan adanya pembagian peran antara pusat dan daerah secara proporsional, dalam rangka membangun ketangguhan dan kemandirian masyarakat dan mengurangi risiko bencana di masa yang akan datang,” imbuhnya.

Guna mewujudkan semuanya, Ma’ruf Amin meminta pemerintah daerah berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat dalam skema pembiayaan dalam menanggulangi kebencanaan. 

"Saya minta skema pembiayaan penanggulangan bencana dijalankan untuk mengatasi kesenjangan anggaran penanggulangan bencana di daerah. Salah satunya bisa dilakukan melalui pendayagunaan dana bersama penanggulangan bencana untuk daerah, yang disesuaikan dengan tingkat risikonya," pungkas Ma’ruf Amin.