:
Oleh MC PROV JAMBI, Jumat, 26 April 2024 | 19:52 WIB - Redaktur: Juli - 108
Jambi, InfoPublik - Gubernur Jambi, H.Al Haris menyampaikan bahwa sebagai Penyelenggara Pemerintahan sudah menjadi kewajiban memberikan penjelasan kepada Dewan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2023.
Dia menjelaskan, hal itu agar pembangunan yang telah dibuat terukur, sehingga tidak ada yang ditinggalkan, agar interaksi antara dewan dan Pemerintah Provinsi berjalan dengan baik.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Jambi saat menghadiri Rapat Paripurna dengan Agenda 1. Penyampaian Tanggapan Eksekutif Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terkait Pembahasan LKPJ Gubernur TA. 2023, 2. Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Ranperda Perubahan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, dan 3. Pembentukan Pansus LKPJ Gubernur Jambi TA 2023.
Sebelumnya, Al Haris menyampaikan jawaban Pemerintah atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Jambi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jambi 2023, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi, Kamis (25/4/2024).
Al Haris juga menanggapi pernyataan Fraksi PDIP terkait dengan alokasi anggaran pembangunan. Dapat dijelaskan bahwa Provinsi Jambi dalam penyusunan APBD 2023 berpedoman pada peraturan perundang-undangan dalam pemenuhan alokasi belanja mandatory bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, pemenuhan alokasi belanja standar pelayanan minimal, dan pemenuhan belanja Erarmark DAU (Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pekerjaan Umum) dimana programnya diperuntukkan pada kepentingan masyarakat termasuk belanja infrastruktur yang dibiayai melalui kegiatan multiyears.
"Terhadap Program Dua Miliar Satu Kecamatan (Dumisake), dapat dijelaskan bahwa program ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam RPJMD Provinsi Jambi yang tentunya sasarannya mendorong capaian target kinerja pembangunan melalui program dan kegiatan yang tersebar di beberapa OPD lingkup Provinsi Jambi dengan lokus kegiatan tersebar pada seluruh wilayah tingkat bawahan lingkup kabupaten/kota," ujar Gubernur Jambi.
Al Haris mengatakan, usulan penerima Program Dumisake dilakukan melalui usulan kabupaten/kota, masyarakat, kelompok masyarakat dan juga tidak terlepas dari usulan masyarakat yang melalui aspirasi ataupun pokir DPRD. "Sasaran yang dicapai juga sangat memberikan pengaruh besar dalam pencapaian target kinerja pembangunan secara keseluruhan dalam membangun daerah ditingkat bawah," katanya.
Program Dumisake dengan 5 pilar pembangunan ini mempunyai indikator capaian yang terukur setiap tahunnya. Salah satu yang dilakukan adalah dengan internet gratis untuk mengatasi wilayah Blank Spot yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi wilayah-wilayah yang membutuhkan aktivasi internet sebagai media informasi dan komunikasi.
Dalam pembangunan internet desa ini, dilakukan dengan mengawali survei lokasi dan jarak desa dengan internet vendor untuk memastikan cakupan pelayanannya.
Oleh karena itu, tentunya akan menjadi perhatian Pemprov untuk mendorong terciptanya pemerataan pembangunan dan menuntaskan keterbatasan akses komunikasi di tingkat desa," lanjut Al Haris.
Dijelaskan, pembangunan infrastruktur khususnya proyek multiyears Provinsi Jambi, dapat dijelaskan bahwa pembangunan Stadion Pijoan, sesungguhnya masih berjalan sesuai dengan rencana dan kontrak pekerjaan, yang saat ini secara progres fisik mencapai 52,20 persen.
Lanjut dia, pembangunan Stadion dengan pola Multi Years Contract (MYC) ini dialokasikan untuk pembangunan secara fungsional yang meliputi Lapangan dan Rumput, Tribun sisi barat dan timur, pondasi struktur sisi utara dan selatan berikut aksesibilitas utama menuju stadion dan sarana prasarana penunjang lainnya dengan alokasi 250 Miliar.
"Dari sisi pekerjaaan, kami optimis bahwa pekerjaan fisik akan terealisasi 100 persen di akhir tahun 2024 sesuai dengan perjanjian yang dituangkan dalam kontrak tahun jamak. Tentunya, kita menginginkan stadion ini memiliki estetika dan kelengkapan sarana prasarana lainnya yang membutuhkan alokasi pembiayaan untuk memenuhi standar stadion bertaraf internasional," jelas Al Haris.
Dia juga memaparkan, pencegahan stunting Pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan intervensi spesifik dengan fokus penanganan pada periode 1.000 hari pertama sejak lahir dan ditambah pada periode remaja terutama remaja putri di sekolah. Intervensi gizi terkait stunting pada remaja di sekolah adalah melalui Gerakan Aksi bergizi berupa edukasi terkait pesan gizi seimbang, sarapan pagi yang sehat, pemberian tablet tambah darah pada remaja putri serta olahraga.
Selain itu intervensi gizi dilakukan melalui pemberian makanan tambahan kepada kelompok beresiko stunting yaitu ibu hamil kurang energi kronis serta balita gizi kurang.
“Sesungguhnya, dalam penanganan upaya penurunan stunting ini dapat dilakukan dengan kolaborasi berbagai pihak. Intervensi sensitif juga perlu dilakukan dalam menjaga pola hidup sehat, dan yang tak kalah pentingnya adalah tata kelola dengan mendorong komitmen pemangku kepentingan di tingkat kabupaten/kota untuk melakukan rembuk stunting dan mengalokasikan intervensi kegiatan dan pendanaan dalam penanganan stunting di Provinsi Jambi," paparnya.
Sedangkan untuk Jalan alternatif Kerinci - Jambi melalui Sungai Kuning Kerinci ke Limbur Lubuk Mengkuang Bungo, akan dipersiapkan kembali untuk menyusun kajian Study Kelayakan dan readiness criteria yang diperlukan mengingat jalur ini melalui kawasan hutan TNKS dan prosesnya cukup panjang dan butuh dukungan kebijakan-kebijakan yang sangat strategis," lanjutnya.
Al Haris juga memaparkan, berkaitan dengan Penurunan Kemiskinan, capaian Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jambi Tahun 2023 sebesar 7,58 persen, dan telah melampaui target yang ditentukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi.
Pencapaian yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan hasil cukup mengembirakan dan bila kita lihat dari kurun waktu selama periode 2004-2023, secara umum tingkat kemiskinan di perkotaan dan perdesaan mengalami penurunan angka terendah pada 2023.
"Terkait itu, kami akan terus berupaya untuk memaksimalkan penurunan angka kemiskinan di kabupaten/kota se-Provinsi Jambi, walaupun masih terdapat 3 kabupaten yang masih relatif tinggi dan masih berada di atas angka kemiskinan nasional," ungkapnya.
Dalam menyikapi hal tersebut Pemerintah Provinsi Jambi bersama stakeholder lainnya tetap konsisten untuk meningkatkan langkah dan kebijakan strategis yang difokuskan pada upaya tetap mempertahankan dan mampu menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Jambi di masa mendatang. (Diskominfo Provinsi Jambi/Sapra Wintani/Foto: Novriansah/Video: Erict Sutriedi)
