Tiga Strategi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting di Jawa Barat

Bandung, InfoPublik - Sekda Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman membuka Rapat Koordinasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) dalam rangka pengentasan kemiskinan. Herman menyebut ada tiga strategi untuk melakukan skema percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Jabar.

Rakor bertujuan untuk membangun sinergi antar perangkat daerah di 27 kota/kabupaten dalam upaya peningkatan pemahaman fungsi dan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah untuk pengentasan kemiskinan.

Strategi pertama, kata Herman yakni melalui penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin. "Pastikan masyarakat miskin, terutama miskin ekstrem mendapatkan perlindungan, bantuan, dan jaminan sosial sehingga beban pengeluarannya bisa diminimalisasi," kata Herman usai membuka rakor di Grand Sunshine, Kabupaten Bandung, Selasa (30/4/2024).

Kedua, sambungnya, meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dengan mempermudah aksesibilitas terhadap permodalan dan izin usaha. Ini mendorong pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sehingga masyarakat miskin tidak banyak yang lari ke bank emok atau rentenir.

"Berikan kemudahan untuk mengakses lembaga-lembaga keuangan formal. Karena itu kita akan fasilitasi juga masyarakat miskin agar literate, kemudian punya persyaratan-persyaratan minimal untuk usaha serta memiliki NIB," ujar Herman. Ia menyebut seperti lembaga keuangan formal berbasis syariah dengan jasa yang murah dan sangat kompetitif.

Ketiga, jelas Herman yakni meminimalkan wilayah kantong kemiskinan melalui kolaborasi bersama program strategis kabupaten/kota maupun provinsi.

Sedangkan untuk penurunan tengkes (stunting), Herman menyebut dua strategi sederhana namun harus  rutin diupayakan di lapangan. Pertama, sebelum kelahiran, pastikan ibu hamil mendapatkan tablet tambah darah, memeriksakan diri ke petugas kesehatan minimal enam kali, serta mendapat protein hewani seperti telur, daging, ikan, dan susu. Kedua yakni setelah kelahiran, sasarannya adalah balita 0-6 bulan untuk dipastikan mendapatkan ASI eksklusif.

Kemudian pertumbuhan balita usia 7-24 bulan supaya dipastikan selain mendapatkan makanan pendamping ASI (MPASI), juga protein hewani. "Saya kira sederhana saja, tapi yang menjadi sulit adalah eksekusinya dan itu butuh komitmen dari pemprov, pemkab/pemkot. Ayo kita bareng-bareng eksekusi," ujarnya.

Herman menuturkan, dengan penanganan mulai dari hulu sampai hilir, yaitu mulai dari remaja, pasangan usia subur/calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia 0-59 bulan, maka kemiskinan dan stunting di Jabar bisa menurun signifikan.

"Entaskan kemiskinan, wujudkan zero new stunting. Insyaallah, angka kemiskinan dan stunting di Jabar akan menurun. Sekali lagi angka Jawa Barat adalah agregasi kabupaten kota. Oleh karena itu bersama-sama, kuncinya adalah sinergi, kolaborasi atau dalam bahasa Sunda adalah sabilulungan," pungkasnya. (MC Prov. Jabar)