: Sekda Herman dalam acara halalbihalal Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) bersama Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Jabar, Asosiasi Badan Pengurus Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABPPTSI), dan Aliansi Penyelenggara Perguruan Tinggi Indonesia (APPERTI) Jabar di Gedung Aptisi Jabar, Kota Bandung, Kamis (2/5/2024).
Oleh MC PROV JAWA BARAT, Jumat, 3 Mei 2024 | 12:28 WIB - Redaktur: Santi Andriani - 183
Kota Bandung, InfoPublik – Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat siap berkolaborasi dengan lembaga pendidikan tinggi dalam pembangunan Jabar guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Sekda Jabar Herman Suryatman mengatakan permasalahan-permasalahan yang muncul di lapangan bisa diselesaikan dengan cepat jika seluruh pihak bahu membahu dan bekerja sama.
Hal itu disampaikan Herman dalam acara halalbihalal Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) bersama Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Jabar, Asosiasi Badan Pengurus Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABPPTSI), dan Aliansi Penyelenggara Perguruan Tinggi Indonesia (APPERTI) Jabar di Gedung Aptisi Jabar, Kota Bandung, Kamis (2/5/2024).
"Apa pun institusinya, profesinya, saya kira bagaimana kita bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya dalam sambutan. Herman mencontohkan sejumlah pekerjaan rumah (PR) bersama antara lain angka kemiskinan 7,62 persen, penanganan tengkes (stunting) dengan program Zero New Stunting, dan angka pengangguran 7,44 persen atau sekitar 3,5 juta warga Jabar.
Bicara kesejahteraan, menurut Herman, salah satu prioritasnya adalah menurunkan angka pengangguran secara signifikan. Ia menduga, tingginya angka tersebut juga berasal dari perguruan tinggi.
"Dari angka statistik menunjukkan saat ini pengangguran Jawa Barat 7,44 persen, 3.5 juta kurang lebih rakyat Jabar masih menganggur. Saya curiga ini adalah para sarjana lulusan perguruan tinggi, lulusan SMA/SMK, juga SMP," ungkap Herman.
Pemerintah bersama lembaga dan institusi terkait menurutnya perlu mengakselerasi dan memanfaatkan momentum bonus demografi di Indonesia. Usia produktif dari generasi X diperkirakan akan berakhir pada 2030, maka lembaga pendidikan harus menyiapkan generasi muda dengan bekal pendidikan yang matang.
Proses pembelajaran, kurikulum, dan kampus merdeka menjadi alat untuk mencapai kesejahteraan. "Ini saya kira PR bersama, bagaimana mungkin mahasiswa yang kemudian selesai menjadi sarjana mampu menyejahterakan masyarakat jika dirinya sendiri tidak sejahtera," ujar Herman. (MC Prov. Jabar)