Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemdaprov Jabar akan Kawal Stabilitas Inflasi

Kota Bandung, InfoPublik – Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat berkomitmen mengawal dan menjaga stabilitas inflasi. Hal ini merupakan salah satu kewajiban pemerintah dalam memastikan harga-harga tetap terjangkau bagi masyarakat.

“Mengapa pemerintah sangat rewel sekali dan harus konsisten dalam mengawal inflasi agar terkendali karena kalau inflasi tidak terkendali, maka harga-harga akan naik. Kalau harga-harga naik, daya beli turun. Kalau daya beli turun, maka konsumsi akan turun. Kalau konsumsi turun, masyarakat pasti miskin,” beber Sekda Jabar Herman Suryatman saat menghadiri Rilis Berita Statistik BPS Jabar di Kantor BPS Jabar, Kota Bandung, Kamis (2/5/2024).

Ketika inflasi terkendali, lanjut Herman maka harga-harga cenderung tetap terjangkau bagi masyarakat. Dengan demikian, daya beli masyarakat tetap terjaga karena mereka dapat membeli barang dan jasa dengan harga yang sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka.

Ia menambahkan, daya beli yang terjaga akan mendorong konsumsi yang baik, yang pada gilirannya dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan. Ini membentuk siklus di mana pengendalian inflasi menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Herman menekankan empat hal yang sangat memerlukan perhatian serius. Pertama adalah bagaimana harga-harga dapat tetap terjangkau. Kedua, pentingnya kepastian pasokan barang dan jasa. Ketiga, komunikasi yang efektif antartingkatan pemerintahan, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten hingga desa dengan memanfaatkan data sebagai basis komunikasi.

“Terakhir (keempat), ada kabupaten yang diberikan atensi khusus, yang harus menjaga konsistensi. Yang lainnya, kabupaten kota harus elaborasi dan berkolaborasi dengan pemerintah provinsi,” ucapnya.

Pengendalian Inflasi Lebih Efektif

Herman menambahan, dengan memanfaatkan data statistik dari BPS, Pemdaprov Jabar dapat memantau dan mengendalikan inflasi dengan lebih efektif. Ini juga memungkinkan bagi pemda kabupaten kota untuk berperan aktif dalam upaya pengendalian inflasi di wilayah mereka masing-masing.

Pada kesempatan tersebut, Herman juga menyoroti pentingnya literasi statistik masyarakat dan ASN yang perlu ditingkatkan. Katanya, literasi statistik seharusnya dapat menjadi fondasi penting dalam pengambilan keputusan yang efektif baik di tingkat individu, keluarga, maupun pemerintahan.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tingkat literasi statistik di masyarakat masih terbatas. “Teman-teman BPS terbuka secara online, data-data ini bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Pertanyaannya, berapa banyak yang mengakses data-data itu untuk mengambil keputusan di perusahaan, lingkungan keluarga, dan lebih jauh, di pemerintah," katanya. Diakuinya hal tersebut masih menjadi pekerjaan rumah (PR) dan pihaknya akan berkoordinasi denan Perpusnas Kementerian Pendidikan, dan multistakeholder.

Menurut data, hanya sekitar 0,01 dari 1.000 orang Indonesia yang memiliki minat dalam membaca. Herman berharap mudah-mudahan dari 0,01 tersebut termasuk individu yang tertarik dengan bidang statistik.

“Kita akan konsultasikan sehingga ke depan, bagaimana data-data BPS ada di perpustakaan desa, di taman baca sehingga masyarakat didekatkan dengan data statistik, yang pada akhirnya mereka memanfaatkan. Tentu harus ada sosialisasi edukasi agar masyarakat mengerti," pungkasnya. (MC Prov. Jabar)