Wujudkan Indonesia Sehat dengan Cegah Penyakit Menular sejak Dini

Pontianak, InfoPublik – Upaya pencegahan penyakit sejak dini terus menjadi prioritas Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak Kalimantan Barat (Kalbar) melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Pontianak. Hal itu penting guna mewujudkan Indonesia sehat.

Terlebih setelah pandemi COVID-19 tiga tahun silam, cakupan imunisasi kian menurun. Sehingga, terjadi peningkatan Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi atau yang biasa dikenal dengan istilah PD3I.

Sekretaris Dinkes Kota Pontianak, Rifka, menerangkan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sehat, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menetapkan berbagai prioritas program kerja di bidang kesehatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra).

“Di mana salah satu indikator di bidang surveilans kesehatan adalah persentase respon kurang dari 24 jam terhadap sinyal penyakit berpotensial kejadian luar biasa (KLB) yang muncul dalam Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) dengan target 90 persen di 2022,” terangnya, usai Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Deteksi Dini, Preventif dan Respon Penyakit tingkat kabupaten/kota, di Hotel Orchardz, Pontianak, Senin (6/5/2024).

Rifka menambahkan, selain PD3I, terdapat beberapa penyakit yang berpotensi KLB. Mulai dari DBD, pneumonia, TB, Mers Cov, Monkeypox sampai Japanese Encephalitis. Ketika terjadi kasus KLB, diperlukan respon dan kerjasama lintas sektor.

“Saat KLB terjadi diperlukan harus diikuti tindakan cepat dan tepat, perlu identifikasi ancaman KLB agar dapat dilakukan peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan KLB,” sebutnya.

Memasuki 2023, terang Rifka, kasus campak mengalami peningkatan kasus karena menurunnya capaian imunisasi. Ia turut mengajak peran aktif masyarakat dalam menggerakan penanggulangan penyakit menular. Di setiap faskes pula terdapat Tim Gerak Cepat (TGC) untuk merespon kondisi yang berisiko KLB.

“Ada 154 peserta yang hadir untuk koordinasi lintas sektor, untuk menggalang kerjasama tim terutama dalam membina peran serta masyarakat diperlukan suatu pertemuan koordinasi antar program dan sektor yang bersangkutan untuk merumuskan kerjasama dalam pelaksanaan pembinaan nanti,” tutup Rifka. (kominfo/Gema Mahardhika)