Pj Bupati Pasuruan Imbau Perangkat Daerah Gencarkan Sosialisasi Antikorupsi

Surabaya, InfoPublik – Penjabat (Pj) Bupati Pasuruan, Andriyanto, meminta setiap kepala perangkat daerahnya agar gencar menyosialisasikan antikorupsi kepada para pegawainya,

Melalui langkah tersebut diharapkan para pegawai memahami pentingnya penilaian integritas demi peningkatan angka penilaian. Penilaian tersebut sebagai indikator baik tidaknya instansi secara khusus atau pemda secara umum dalam meningkatkan implementasi pencegahan korupsi.

Hal itu disampaikan Adriyanto saat membuka secara resmi  sosialisasi Survei Penilaian Integritas (SPI) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) Tahun 2024 yang digelar oleh Inspektorat 

“Saya yakin kalau kita semuanya kompak, Kepala OPD bisa mengarahkan, dan pegawai bisa melaksanakannya, maka kita bisa meningkatkan SPI setiap tahunnya," tegasnya, seperti dikutip dari laman resmi Pemkab Pasuruan, Selasa (30/4/2024). 

Inspektur Kabupaten Pasuruan, Rachmat Syarifuddin, mengatakan, sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada OPD terkait teknis pelaksanaan SPI 2024. Khususnya meningkatkan kesadaran risiko korupsi dan perbaikan sistem antikorupsi melalui SPI.

Dalam tiga tahun terakhir, skor SPI Kabupaten Pasuruan  yang diadakan oleh KPK RI naik turun. Untuk 2021, nilai SPI Pemkab Pasuruan  mencapai 77,68. Di tahun berikutnya justru turun menjadi 73,62 dan pada 2023 naik lagi menjadi 77,15.

Berbeda dengan nilai monitoring centre for prevention (MCP) dari 2021 hingga 2023 terus meningkat, masing-masing 77,75 menjadi 85,29 hingga 2023 mencapai 89,11.

Rachmat mengatakan, hasil SPI digunakan untuk rekomendasi perbaikan sistem pencegahan korupsi di Indonesia, dalam hal ini Kabupaten Pasuruan.

"Penilaian bersumber dari pegawai atau ASN di masing-masing OPD dan kecamatan, pengguna layanan/mitra terkait, dan ekspert/ ahli dari berbagai kalangan," ucapnya. (MC Jatim/ida-yan)