Pemkab Buleleng Segera Cairkan Dana Pengamanan Pemilukada Serentak 2024

Denpasar, InfoPublik - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng akan segera mencairkan dana pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Serentak tahun 2024 kepada Kodim 1609/Buleleng dan Polres Buleleng. Hal itu dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Bertempat di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Senin (29/4/2024), penandatanganan dilakukan secara terpusat oleh sembilan kabupaten/kota di Bali.

Untuk Kabupaten Buleleng, penandatanganan dilakukan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Komang Kappa Tri Aryandono, Kapolres Buleleng AKBP Ida Bagus Widwan Sutadi, dan Komandan Kodim (Dandim) 1609/Buleleng Letkol Kav. Angga Nurdyana, dengan disaksikan oleh Penjabat (Pj.) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana.

Ditemui usai penandatanganan, Lihadnyana menjelaskan bahwa jadwal pemungutan suara Pemilukada Serentak tahun 2024 telah ditentukan akan dilangsungkan pada 27 November 2024.

Terkait dengan kesiapan pengamanan Pemilukada tersebut, seluruh pemerintah daerah di Bali telah menandatangani NPHD. Total hibah yang dikucurkan sebesar Rp12,6 miliar. Di mana hibah untuk Kodim 1609/Buleleng sebesar Rp3,4 miliar dan untuk Polres Buleleng sebesar Rp9,2 miliar.

“Kita baru saja menandatangani NPHD untuk pengamanan Pemilukada 2024. Dengan begitu, kita siap untuk segera mencairkan dana yang dibutuhkan untuk TNI dan Polri,” tutur Lihadnyana.

Sesuai dengan ketentuan, dana harus sudah dicairkan paling lambat 14 hari setelah NPHD ditandatangani. Penandatanganan dilakukan terpusat dan serentak oleh seluruh pemerintah daerah, termasuk Pemprov Bali. Hal tersebut untuk menjamin pengamanan Pemilukada berjalan lancar, tertib, dan damai.

Disinggung mengenai target pencairan, Pj. Bupati yang juga Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Bali ini juga berkomitmen untuk segera mencairkan dana yang diperlukan.

“Karena dana tersebut telah kita siapkan dalam APBD 2024. Sehingga, pencairannya tidak memerlukan waktu yang lama,” ungkap Lihadnyana.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, dalam penyampaian kata sambutannya menyebutkan bahwa penandatanganan NPHD secara serentak dan terpusat itu hanya seremonial, sebagai wujud tingkat kesiapan yang sama antar pemerintah daerah terkait dengan pengamanan Pemilukada.

Oleh karena itu, koordinasi telah dilakukan lebih awal dengan kabupaten/kota untuk memastikan langkah yang diambil telah sama. Jadi, tidak ada yang tertinggal.

“Termasuk penyediaan anggaran untuk Pemilukada. Baik itu untuk KPU, Bawaslu, dan pengamanan prosesnya. Kita harus bersama-sama sehingga tidak ada yang tertinggal. Khususnya pula untuk tahapan-tahapan yang akan dilalui,” papar dia. (MC Kab. Buleleng/dra)