DPMK Kabupaten Merauke Segera Bentuk Tim Pemeriksa dan Verifikasi Dokumen Kampung

Merauke, InfoPublik - Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Kampung Kabupaten Merauke membuat inovasi yakni membentuk Tim Pemeriksa dan Verifikasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap dokumen kampung sebelum rekomendasi pencairan anggaran dikeluarkan.

Tim Pemeriksa akan turun ke kampung-kampung guna melakukan pemeriksaan dan verifikasi dokumen pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang sudah digunakan, sehingga memenuhi ketentuan laporan pertanggungjawaban (LPj).

"Tujuannya untuk meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di tingkat kampung," terang Kepala DPM Merauke Daud Holenger di Merauke, Senin (29/7/2024).

Selain itu menurutnya, perlu ada kerjasama yang baik serta keharmonisan antara aparat kampung untuk bersama-sama bekerja mengatur keuangan kampung supaya dapat digunakan sesuai ketentuan sehingga tidak mengulang kesalahan yang sama.

"Ketika mereka menggunakan dana desa atau alokasi dana kampung harus melalui tahapan verifikasi, kalau tidak kita tidak memberikan rekomendasi pencairan dana," pungkas Daud.

Dana yang dikucurkan pemerintah ke kampung ditegaskan Daud tidak sedikit, melainkan hampir Rp1,8 miliar berdasarkan jumlah penduduk. Namun karena keterbatasan SDM dan pendampingan yang kurang maksimal mengakibatkan beberapa kampung selalu bermasalah pada laporan pertanggungjawaban (LPj) anggaran yang telah digunakan di kampung.

Padahal lanjutnya, konsekuensi dari penyerapan dan LPj-nya akan berpengaruh pada besaran anggaran tahun berikut. Untuk itu aparat kampung diharapkan berupaya memenuhi persyaratan yang wajib dipenuhi dalam pelaporan.

Bahkan, beberapa kepala kampung telah mendapat peringatan dari Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Kampung bahwa kepala kampung yang masih bermasalah akan dinonjobkan.(McMrk/geet/Af)