Pemprov Gorontalo Serahkan LKPD Unaudited Tahun Anggaran 2023 kepada BPK

: Penjagub Gorontalo Ismail Pakaya bersama kepala daerah se-Kabupaten/Kota Gorontalo, usai menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited tahun anggaran 2023 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Gorontalo, Kamis (28/3/2023). (Foto: Fahrul)


Oleh MC PROV GORONTALO, Kamis, 28 Maret 2024 | 19:33 WIB - Redaktur: Bonny Dwifriansyah - 135


Kota Gorontalo, InfoPublik - Pemerintah Provinsi Gorontalo menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited tahun anggaran 2023 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Gorontalo, Kamis (28/3/2023).

Penyerahan LKPD itu diserahkan langsung oleh Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya kepada Kepala BPK RI Gorontalo Ahmad Luthfi Rahmatullah.

“Alhamdulillah hari ini hadir seluruh kepala daerah. Ini menandakan komitmen kami selaku kepala daerah baik PJ maupun definitif dalam rangka mempertanggung jawabkan akuntabilitas pengelolaaan keuangan selama satu tahun. Kami berharap dalam penyusunan laporan keuangan ini sudah memenuhi seluruh persyaratan baik neraca, maupun lampiran lampirannya,” ungkap Ismail.

Ismail menuturkan bahwa penyerahan LKPD itu merupakan pertama dan menjadi terakhir berdasarkan tugasnya sebagai PJ Gubernur Gorontalo yang akan selesai tahun ini. Staf Ahli Kemenaker RI itu berharap LKPD yang diserahkan mendapat masukan ataupun perbaikan jika ada laporan yang tidak sesuai standar dari BPK.

“Kami berharap laporan yang kami serahkan hari ini beroleh perbaikan dari Kaban BPK dan seluruh tim yang akan melakukan audit laporan keuangan. Kami juga sangat berharap adanya perbaikan jika penyajian laporan ada yang belum sesuai standar akuntansi pemerintah,” tutur Ismail.

Di tempat yang sama, Kepala BPK Perwakilan Gorontalo, Ahmad Luthfi Rahmatullah, menyampaikan apresiasinya kepada pemda yang telah tepat waktu menyerahkan LKPD. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan keseriusan dan komitmen tinggi dari pemerintah daerah dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah.

“LKPD unaudited ini kami terima dan sementara kami anggap lengkap beserta lampiran yg menyertainya. Dan juga disertai dengan catatan keuangan yang sudah beberapa kali kami minta untuk dilengkapi dengan data lainnya, tentang pengungkapan data ekonomi makro, pengangguran, gini rasio, dan sebagainya. Mudah mudahan ini sudah dilengkapi,” ujarnya. (mcgorontaloprov/winda)

 

Berita Terkait Lainnya

  • Oleh MC KAB LUMAJANG
  • Jumat, 3 Mei 2024 | 13:54 WIB
Kabupaten Lumajang Raih WTP 6 Kali Berturut-turut
  • Oleh MC KOTA PONTIANAK
  • Selasa, 30 April 2024 | 19:14 WIB
Pj Wali Kota Pontianak Minta RT Distribusikan SPPT PBB ke Warga
  • Oleh MC KOTA PONTIANAK
  • Selasa, 30 April 2024 | 08:51 WIB
Optimalisasi Pendapatan, Bapenda Mulai Distribusikan SPPT PBB-P2 2024
  • Oleh MC KAB BENER MERIAH
  • Selasa, 30 April 2024 | 09:01 WIB
Raih WTP 10 Tahun Beruntun dari BPK, Pemkab Bener Meriah Cetak Sejarah
  • Oleh MC PROV ACEH
  • Minggu, 28 April 2024 | 02:21 WIB
Kemenkeu Terus Pantau Belanja PSN dan Dukungan PON di Aceh