Rakor Pilkada, Mendagri Minta Pj Kepala Daerah Tak Manfaatkan Jabatan untuk Politik Praktis

Bener Meriah, InfoPublik – Menteri Dalam Negeri Republik (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan para Penjabat (Pj) kepala daerah tidak boleh menggunakan kewenangannya untuk berpolitik praktis.

Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) secara virtual bersama seluruh pemerintah daerah provinsi hingga kabupaten/kota, Rabu (27/3/2024).

Pj Bupati Bener Meriah, Haili Yoga, bersama Pj Sekda Khairmansyah, turut hadir dalam Rakor yang membahas tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah itu.

Mendagri menegaskan, Pj kepala daerah ditunjuk pemerintah pusat sebagai pengisi kekosongan pimpinan daerah sehingga Pj diminta tidak memanfaatkan jabatannya untuk berpolitik praktis.

"Kalau ingin berpolitik, silakan Anda ajukan surat pengunduran diri Anda dari Pj kepala daerah. Kami akan segera memprosesnya dengan cepat," tegasnya.

Menurut Mendagri, Pj kepala daerah bukan pejabat politik dan tidak memiliki beban politik. Pj kepala daerah adalah penjabat yang diangkat dari struktural jabatan pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama sehingga memiliki pengalaman dan pengetahuan tata kelola pemerintahan, administrasi, keuangan, perencanaan anggaran, penyusunan APBD, dan lain lain.

Dalam Rakor tersebut, Tito Karnavian juga menyampaikan terkait mekanisme penyelenggara Pilkada. Selain itu, Pj kepala daerah harus dapat menjadi panutan atau role model bagi para kepala daerah hasil Pilkada serentak tahun 2024. (Rel/MC Bener Meriah).