Pembangunan Kabupaten Butur Fokus pada Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Buranga, InfoPublik - Rapat Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Buton Utara (Butur) Sulawesi Tenggara menitikberatkan pada pencapaian rencana kerja pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

Demikian dikatakan Bupati Butur Muhammad Ridwan Zakariah saat membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Buton Utara dirangkaikan dengan ekspose tiga tahun hasil pembangunan bertempat di Aula Bappeda, Kamis (7/3/2024).

Akselerasi pertumbuhan ekonomi inklusif melalui peningkatan sumberdaya manusia, pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan dan kualitas tata kelola pemerintahan pun dikatakan Ridwan menjadi tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2025.

Tema Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Buton Utara Tahun 2025 dijabarkan dalam empat prioritas pembangunan untuk menjawab isu-isu strategis yaitu pertama pemerataan dan pemantapan pembangunan infrastruktur dasar khususnya jalur pantai utara Labuan-Lakansai dan umumnya semua kecamatan. Kedua peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang unggul untuk mendorong daya saing daerah khususnya bidang pendidikan dan kesehatan.

Ketiga pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan memberi peluang investasi membuka lapangan kerja dan mengurangi angka kemiskinan yang diorientasikan untuk kesejahteraan masyarakat. Serta keempat adalah peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas pelayanan publik melalui penguatan peran kecamatan dan pemerintah desa serta penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Dikatakan Ridwan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Buton Utara 2025 menekankan untuk fokus pada pertama penyusunan perencanaan program dan kegiatan selaras dan konsisten dengan pelaksanaannya yang berpedoman pada RPJMD sehingga konsisten program dan kegiatan yang ada dalam RKPD dan APBD atau sebaliknya.

Kedua penguatan pelaksanaan kebijakan money follow program, yang dilaksanakan dengan pendekatan holistik, integratif tematik dan spasial sehingga apa yang kita rencanakan fokus dan dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi. Ketiga memprioritaskan program kegiatan yang fokus pada prioritas dan tematik pembangunan untuk mendorong pencapaian target nasional.

Keempat perkuatan perencanaan yang berbasis kewilayahan, arahkan program pembangunan pada lokus yang jelas dan tepat serta membangun harmonisasi dan sinergitas pusat dan daerah dalam merumuskan program kewilayahan. Serta kelima penguatan integrasi sumber-sumber pendanaan lain dalam membiayai program pembangunan melalui inovasi untuk memenuhi kebutuhan biaya pembangunan dalam upaya kemandirian fiskal.

Sementara itu Kepala Bappeda, Zainal Arifin mengatakan bahwa musrenbang RKPD 2025 lebih spesial karena dirangkaikan dengan ekspose 3 tahun hasil pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara. Ini merupakan amanat konstitusi sesuai UU No. 25 Tahun 2004 dan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional yang berpedoman pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Zainal Arifin menguraikan sinergi perencanaan pembangunan di daerah mengakomodir paradigma maupun perubahan dinamika dalam perencanaan pembangunan melalui perubahan pola pikir perencanaan dan penganggaran yang tidak lagi mengedepankan konsep money follow function namun lebih mengedepankan konsep money follow program.

"Anggaran negara harus berorientasikan pada asas manfaat untuk rakyat dan prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional," katanya.

Kepala Bappeda Provinsi Sultra Ld Muh. Ummu Zaman, menambahkan bahwa target indikator makro pembangunan Provinsi Sultra 2025 meliputi pertama pertumbuhan ekonomi 2023 sebesar 5,39 %, sementara target 2025 sebesar 6,67 %. Kedua Rasio Gini(indes) 2023 sebesar 0,371 dan target 2025 sebesar 0,365.

Ketiga tingkat kemiskinan 2023 adalah sebesar 11, 43 % dan target tahun 2025 sebesar 8,62 %. Keempat Tingkat pengangguran terbuka tahun 2023 sebesar 3,15 % dan target tahun 2025 sebesar 2,50 %. Kelima IPM tahun 2023 sebesar 72,94 meningkat rata-rata sebesar 0,62 % pertahun.

Prioritas dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Sultra pada 2025 bertumpu pada empat sektor yaitu pertama pembangunan manusia yang unggul dan kompetitif, kedua kesejahteraan masyarakat yang lebih baik, ketiga pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan pemerataan pembangunan, dan keempat tata kelola pemerintahan yang baik.

(MC kabupaten Buton Utara, reporter fotografer Rajab