Pj Bupati Tanimbar Hadiri Rapat Koordinasi dengan Mendagri

Saumlaki, InfoPublik - Rapat Koordinasi Kepala Daerah se-Provinsi Maluku Tahun 2024 yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dihadiri Pj Bupati Kepulauan Tanimbar Piterson Rangkoratat di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Kamis (11/12/2023).

Beberapa poin penting yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah masalah Inflasi, realisasi APBD Tahun 2023 dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

Gubernur Maluku Murad Ismail dalam pemaparan perkembangan pemangunan di Provinsi Maluku mengatakan, Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Maluku pada Triwulan III Tahun 2023 tumbuh 5,69 persen dibanding dengan Pertumbuhan Nasional sebesar 4,94 persen.

“Sementara itu, kondisi perkembangan inflasi Maluku pada tahun 2023 adalah sebesar 2,8, jauh lebih rendah dari inflasi Maluku tahun 2022 sebesar 6,28 persen,” kata Murad Ismail sebagaimana dikutip dari rilis Dinas Kominfo Provinsi Maluku.

Murad pada kesempatan itu juga turut menjelaskan keberhasilan dicapai melalui langkah penanganan antara lain gelar pangan murah/pasar murah, aktif melakukan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi, melakukan kerjasama antar daerah, pemantauan harga dan stok pangan, menjaga jalur distribusi dari sentra produksi ke pasar-pasar tradisional, memprioritaskan bongkar muat bahan pokok di Pelabuhan pembagian paket sembako gratis kepada masyarakat yang membutuhkan, memonitor harga di Pasar Mardika, rapat koordinasi pengendalian inflasi, dan melakukan kerjasama antar daerah.

Terkait strategi penanggulangan kemiskinan, Gubernur menjelaskan hal yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Maluku yakni pengurangan beban melalui Program Perlindungan Sosial dan Beasiswa Masyarakat Miskin, Pemberdayaan Ekonomi untuk sektor pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata dan lapangan kerja, serta meminimalkan wilayah Kantong Kemiskinan melalui dukungan sarana prasarana air bersih, listrik, perumahan, jaringan internet dan konektivitas antar pulau.

Gubernur pada kesempatan itu juga menyampaikan terkait Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada Serentak Tahun 2024, dimana besaran Hibah KPU sebesar Rp178.575.843.200 dan untuk Bawaslu sebesar Rp85.304.082.000.

Di tempat yang sama dalam arahan Mendagri, membahas terkait inflasi, realisasi APBD, dan persiapan Pemilu 2024 khususnya masalah NPHD.

“Masalah inflasi ini menjadi prioritas karena bagian dari sistem global yang banyak mengalami disturbsi atau gangguan terutama sejak Covid dan Pasca Covid, yang membuat impact sangat besar, dan terjadi perubahan pola demand yang menurun, sehingga mempengaruhi supply dunia. Namun kita beruntung karena pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup baik, peringkat 49 dari 185 negara di dunia, dengan nilai 4,9 persen,” terangnya.

Sementara itu dilihat dari pertumbuhan ekonomi per provinsi pada triwullan III tahun 2023, Tito menyampaikan, Provinsi Maluku menempati peringkat ke-5 se-Indonesia dengan nilai 5,69%.

“Angka ini menunjukkan bahwa adanya kinerja yang baik dari semua jajaran Provinsi Maluku maupun Kabupaten Kota di dalamnya,,” ungkapnya.

Terkait masalah APBD Provinsi Maluku, Mendagri menyampaikan perlu adanya inovasi atau terobosan potensi APBD, di mana menaikkan target pendapatan dan meminimalisir jumlah pengeluaran.

Berdasarkan Persentase Realisasi Belanja Provinsi Maluku mendapat nilai 90,25% Persentase Realisasi Belanja, sementara untuk Rata-Rata Nasional 82,49% dan Rata-Rata se-Maluku 77,08 persen.

Sementara itu dilihat dari Data Perkembangan Jumlah Pemerintah Daerah yang menandatangani NPHD bersama KPUD dan Bawaslu yang ada di Provinsi Maluku, Mendagri mengucapkan terima kasih, karena semuanya sudah lengkap, dalam melakukan penandatanganan NPHD.

Ia mengharapkan agar segala proses ke depan bisa berjalan lebih baik. (MC Kab. Kepulauan Tanimbar/wind).