Hakordia 2023: Sinergi Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju

Temanggung, InfoPublik - Pj Sekda Temanggung, Agus Sujarwo beserta Asisten I Setda Samsul Hadi, Staf Ahli Bupati dan Kepala Dinas terkait mengikuti kegiatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2023 dengan tema “Sinergi Berantas Korupsi, untuk Indonesia Maju” yang diselenggarakan oleh KPK RI secara daring di Ruang Gajah, Komplek Kantor Bupati Temanggung, Selasa (12/12/2023).

Korupsi adalah kejahatan yang luar biasa, yang menghambat pembangungan, merusak perekonomian bangsa dan bisa menyengsarakan rakyat. Di Indonesia periode 2004 sampai 2022 sudah banyak sekali para pejabat yang sudah ditangkap dan dipenjarakan, tidak ada negara lain yang menangkap dan memenjarakan pejabatnya sebanyak di negara Indoensia ini.

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ketika memberikan sambutan.

“Catatan saya dalam kurun waktu 18 tahun pejabat di negara ini yang sudah ditangkap dan dipenjarakan, karena tindak pidana korupsi sebanyak 344 pimpinan dan anggota DPR dan DPRD, 38 menteri dan kepala lembaga, 24 gubernur dan 162 bupati dan wali kota, 31 hakim, 8 komisioner 415 dari swasta dan 363 dari birokrasi,” katanya.

Presiden menyayangkan, bahwa angka tersebut terlalu banyak sekali, belum ada negara lain yang memenjarakan pejabatnya sebanyak di Indonesia. Dengan begitu banyaknya pejabat dipenjara apakah korupsi bisa berhenti atau berkurang? Ternyata sampai sekarang masih kita temui kasus korupsi. Artinya perlu mengevaluasi total, baik dari segi pendidikan, pencegahan dan penindakan.

“Karena korupsi sekarang ini semakin canggih, semakin komplek, bahkan lintas negara, serta menggunakan teknologi mutakhir. Oleh karena itu, kita butuh upaya bersama yang lebih sistemik, masif memanfaatkan teknologi untuk mencegah tindak pidana korupsi. Perlunya perkuat sistem pencegahan termasuk memperbaiki kualitas SDM aparatur penegak hukum, sistem pengadaan barang dan jasa, perizinan dan pengawasan internal,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Jokowi mengungkapkan sudah banyak yang dilakukan pemerintah, baik pusat, maupun daerah membuatkan platform pelayanan birokrasi, seperti e-katalog pengadaan barang jasa, sistem Online Single Submission (OSS), jangan sampai ketemu pengusaha dengan pejabat, pajak online, sertifikat elektronik, semuanya dibuatkan aplikasi platform guna memagari agar tidak terjadi korupsi.

Nawawi Pomolango selaku Ketua KPK RI menambahkan, bahwa KPK RI memperingati Hari Antikorupsi setiap tahunnya sebagai penanda dan pengingat, bahwa korupsi adalah musuh utama seluruh bangsa, seluruh negara mengakui, bahwa korupsi merupakan pusat berbagai persoalan. Korupsi memiliki sifat korosif terhadap segala pencapaian yang didapatkan.

“Korupsi telah terbukti menghambat kemajuan sosial dan ekonomi di banyak negara di dunia. Oleh karenanya, cita-cita emas di 2045 akan sulit kita capai, apabila korupsi belum dapat diberantas secara tuntas dari Indonesia, sedangkan pemerintah sudah mengupayakan sejak lama dengan pembentukan lembaga institusi baru, termasuk pendirian KPK dan revitalisasi strategi nasional pencegahan korupsi, sayangnya berbagai indikator masih kurang efektif dan tidak efisien pemberantasan korupsi di Indonesia,” tambahnya. (MC.TMG/Tfa;Ekp/Eyv)