Pemkab Probolinggo Gelar Rakorev Realisasi Anggaran Periode Januari-November 2023

Probolinggo, InfoPublik - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Bagian Administrasi Pembangunan menggelar rapat koordinasi dan evaluasi (rakorev) realisasi anggaran periode Januari hingga Nopember 2023 di ruang PRIC Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Probolinggo, Selasa (5/12/2023).

Kegiatan yang dihadiri oleh Penjabat (Pj) Bupati Probolinggo Ugas Irwanto, S.Sos., M.Si didampingi Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Heri Sulistyanto dan para asisten ini diikuti oleh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Probolinggo.

Dalam kesempatan tersebut Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Probolinggo Anna Maria DS menyampaikan paparan terkaut realisasi belanja APBD bulan Januari hingga Nopember 2023.

Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Heri Sulistyanto mengungkapkan rapat koordinasi ini sangat penting dan bermanfaat, mengingat realisasi APBD merupakan tolak ukur pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah serta pertumbuhan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat.

“Bagi para Kepala PD, dengan rakor ini mengingatkan pentingnya realisasi anggaran tepat waktu sesuai rencana anggaran kas, mengidentifikasi dan mengevaluasi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerja yang telah ditentukan, mengukur efektivitas proses dan hasil atas pelaksanaan kinerja serta memberikan umpan balik atas hasil yang belum optimal serta menyusun strategi akselerasi pelaksanaan kegiatan sesuai waktu dan kinerja yang telah direncanakan,”katanya.

Menurut Pj Sekda Heri, laporan realisasi APBD bulan Januari sampai dengan Nopember 2023, untuk pendapatan telah tercapai sebesar 84,45%. Pendapatan yang belum dicapai Rp 346.314.658.970,99. Untuk belanja terrealisasi 74.07% yang belum terealisasi Rp 672.750.172.263,84.

“Realisasi pendapatan dan anggaran menjelang berakhirnya tahun anggaran 2023 perlu lebih dioptimalkan dan terus dipacu agar capaian kinerja akhir tahun dapat tercapai. Para Kepala OPD, saya minta untuk dilakukan pemantauan secara intens atas program/kegiatan yang akan berakhir masa kontraknya,” jelasnya.

Lebih lanjut Pj Sekda Heri, untuk kampanye P3DN (Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri) agar seluruh PD melaporkan TKDN SIPD setiap bulan dalam pengadaan barang dan jasanya karena termasuk salah satu area perubahan pengadaan barang dan jasa.

“Amanat ini harus kita tuntaskan. Sebagai representasi evaluasi dalam P3DN yang akan disampaikan pada rakor akhir tahun 2023 yang dihadiri oleh Kepala Daerah,” imbuhnya.

Pj Sekda Heri meminta para Kepala PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo untuk mengoptimalkan sisa waktu yang ada untuk menyelesaikan program/kegiatan/aktifitas keuangan maupun outcome/hasil agar seluruh pembangunan bermanfaat bagi masyarakat.

“Saya memberikan apresiasi pada PD yang telah mencapai realisasi anggaran > 90% namun dengan keterbatasan APBD, perlu ditekankan untuk lebih efektif dan efisien baik tahun anggaran 2023 dan tahun anggaran selanjutnya,” tegasnya.

Sementara Pj Bupati Probolinggo Ugas Irwanto mengatakan realisasi belanja APBD bulan Januari sampai dengan Nopember 2023 sebesar 74,07%, atau masih kurang 23,43% dari target yang telah ditetapkan 97,5%.

“Dengan waktu yang sangat terbatas tidak sampai satu bulan, terakhir APBD murni tanggal 15 Desember 2023 dan PAPBD 22 Desember 2023, diperlukan kerja cepat dan kerja cerdas dan efektif, inovatif dengan bersinergi dan berkolaborasi. Insya Allah kita dimampukan melaksanakan pembangunan, menjaga kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja yang berdampak pada masyarakat dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Probolinggo dengan baik,” katanya.

Pj Bupati Ugas meminta kepada Kepala PD terus meningkatkan kualitas dan memperbaiki kinerja berorientasi hasil/outcome, menjadikan hasil triwulan, semester sebelumnya dan tahun lalu sebagai lesson learnt untuk mempersiapkan perbaikan kinerja tahun 2024.

“Atas realisasi pendapatan daerah yang telah mencapai 84,45%, disampaikan terima kasih pada Perangkat Daerah yang berkontribusi dan jika masih dapat dimaksimalkan, agar diupayakan mencapai minimal 95%,” terangnya.

Lebih lanjut Pj Bupati Ugas meminta agar setiap PD mempersiapkan, melengkapi dan memeriksa kembali dokumen administrasi dan pendukung pertanggungjawaban keuangan tahun 2023 serta proses dan dokumen pengadaan barang dan jasa. Misalnya dokumen justifikasi teknis, jika ada perbedaan antara dokumen kontrak dengan realisasi.

“Selain itu, regulasi pendukung program, kegiatan dan aktifitas seperti Perbup, Keputusan, Surat Edaran, SOP dan sebagainya. Serta dokumen-dokumen dimaksud memudahkan admnistrasi dan bahan persiapan pemeriksaan BPK,” tambahnya. (MC Kab Probolinggo/wan/son/eyv)