Medan, InfoPublik - Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024 adalah agenda pesta demokrasi terbesar. Oleh sebab itu, berbagai potensi kerawanan serta upaya kerja keras semua pihak menyukseskannya menjadi catatan penting.
Demikian disampaikan Penjabat (PJ) Gubernur Hassanudin pada acara Penandatanganan Deklarasi Pemilu Damai Tahun 2024 dan Penandatanganan Kesepakatan Pendanaan Bersama Pilkada Serentak 2024, di Ballroom, Hotel Grand Mercure Jalan Sutomo, Medan, Rabu (27/9/2023).
Hadir di antaranya Pangdam I/BB Mayjen TNI Mochammad Hasan, Kajati Sumut Idianto, Danlantamal I Belawan Laksamana Pertama TNI Johanes Djanarko, Wakapolda Sumut Brigjen Pol Jawari, serta unsur Forkopimda lainnya, para bakal calon anggota DPD RI, Ketua Partai Politik tingkat provinsi, Komisioner KPU dan Bawaslu Sumut serta seluruh bupati/walikota se-Sumut.
Dalam sambutannya, Pj. Gubernur menyampaikan bahwa Pemilu 2024 mendatang sebagai yang terbesar, mengingat selain memilih calon anggota DPD RI, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Pilpres di saat bersamaan, juga akan berlangsung Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak seluruh Indonesia di tahun yang sama. Hanya beberapa bulan setelah pencoblosan di Pemilu Pileg dan Pilpres.
“Dalam pelaksanaannya akan menghadapi berbagai potensi permasalahan atau kerawanan, mulai dari persiapan kebutuhan/anggaran, data pemilih, distribusi logistik Pemilu, kapasitas dan beban kerja petugas, sampai dengan penetapan calon terpilih,” ujar Pj. Gubernur, didampingi Kaban Kesbangpol Sumut Ardan Noor, Kadis Kominfo Sumut Ilyas Sitorus, dan pejabat lainnya.
Untuk itu, lanjut Pj. Gubernur, diperlukan perhatian, usaha dan kerja keras dari semua pihak agar pelaksanaan pesta demokrasi di tahun 2024 dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dengan asas sebagai prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber Jurdil).
“Kita perlu mengambil langkah-langkah preventif dalam rangka menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta stabilitas suhu perpolitikan Sumatera Utara. Suksesnya Pemilu tahun 2024 ditentukan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah terkait kesiapan pendanaan oleh pemerintah daerah,” jelas Hassanudin.
Dengan upaya dan kerja keras bersama mengantisipasi potensi permasalahan, lanjut Hassanudin, Pemilu 2024 menjadi pesta demokrasi yang demokratis. Dengan demikian, berbagai potensi kerawanan yang bisa saja muncul dapat dicegah, terutama dengan deklarasi damai yang ditandatangani seluruh peserta Pemilu.
“Melalui kegiatan ini kita harapkan dapat meningkatkan sinergitas penyelenggaraan Pemilu 2024. Sehingga kita mampu menjalankan tugas mulia dengan bergandengan tangan dalam menjaga kondusifitas wilayah, serta menghindari konflik kepentingan dan pelanggaran. Termasuk kepada ujaran kebencian yang berbau fitnah terhadap suku, agama, ras dan politik uang." sebutnya
Kesempatan itu, Bupati Sergai Darma Wijaya menyampaikan bahwa melalui deklaras pemilu damai ini, pihaknya berkomitmen bersama dalam hal pendanaan Pemilu 2024, sekaligus ikut bertanggung jawab memberikan keamanan dan kenyamanan dalam berdemokrasi.
“Sebagai ketua partai politik, tentu kita harus berkomitmen bersama dengan seluruh partai peserta pemilu. Sebagaimana pesan Pak Pj. Gubernur agar menjaga iklim demokrasi Sehingga dapat terlaksana dengan lancar dan suasana yang tercipta tetap kondusif. Semua pihak agar berpacum dalam adu program tanpa menjelekkan orang lain,” pungkas Bupati Sergai meneruskan pesan Pj. Gubernur. (Media Center Sergai / Julia)
Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id
