:
Oleh MC Kabupaten Buton, Kamis, 3 Agustus 2023 | 07:25 WIB - Redaktur: Kusnadi - 173
Buton, InfoPublik - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton dan Pemkab Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melakukan kerjasama dengan menandatangani Memorandum of Understanding (MOU) untuk mendukung Penanganan Dampak Inflasi Daerah. Penandatanganan MOU itu dilakukan dalam bentuk kerjasama Perdagangan Komoditas Unggulan antar daerah yang dilakukan di Baruga Rujab Bupati Bombana, Rumbia, kasipute Bombana, Selasa (1/8/2023).
Acara ini diselenggarakan Direktorat Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam Ditjen Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian RI dan dibuka secara resmi Plt. Direktur Jenderal IKFT (Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil) Kementerian Perindustrian RI, Ignatius Warsito.
Dalam sambutannya secara zoom, Ignatius Warsito mengungkapkan ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo usai peninjauan pabrik aspal PT. Wika Bitumen di Buton, Provinsi Sultra terkait program hilirisasi aspal Buton dan pemberhentian impor aspal tahun 2024. Presiden Jokowi kata Ignatius kembali menyinggung hal tersebut pada kegiatan di Istora Senayan dan menekankan agar project-project pemerintah pembelian aspal Buton pada platform e-katalog.
"Rata-rata utilitas tahun 2021 hanya mencapai 4,31 persen. Tahun 2022 menurun menjadi 3,80 persen. Instruksi Presiden menjadi semangat bagi kita semua untuk itu. Tahun ini harapannya akan jauh lebih tinggi. Ada 23 provinsi di Indonesia yang telah menggunakan produk aspal Buton. Selain itu project IKN yang hari ini sangat strategis untuk produk Aspal Buton berkontribusi bagi IKN dan dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi pelaku industri dalam negeri," kata Plt. Dirjen.
Dikatakannya, Roadmap hilirisasi aspal Buton akan menjadi panduan bersama dalam mencapai swasembada aspal.
"Saya berharap seluruh pemangku kepentingan dapat memberikan kontribusi dan pandangan dalam memberikan rekomendasi kebijakan dan regulasi dalam penyusunan roadmap ini," tuturnya.
Sementara itu, Pj. Bupati Buton Basiran, mengatakan semua pihak harus optimis untuk hilirisasi aspal Buton. Walaupun rencana strategis nasional untuk hilirisasi aspal ini masalahnya terkait modal dan teknologi aspal, termasuk faktor kebijakan. Oleh karena itu tentu membutuhkan kerja sama dan dukungan seluruh stakeholder atau pemangku kepentingan, termasuk lintas kementerian untuk percepatannya.
"Hilirisasi aspal Buton sangat membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk lintas kementerian. Karena tak dapat dipungkiri kita masih membutuhkan peningkatan sarana prasarana pengembangan aspal Buton di antaranya misalnya Kementerian Perhubungan untuk pengembangan pelabuhan aspal yang lebih representatif, Kementerian PUPR untuk dukungan kelanjutan pembangunan jalan tambang dari Kabungka-Lawele, Kementerian ATR/ BPN untuk menyiapkan RDTR, Kementerian ESDM untuk mengevaluasi IUP yang sudah tidak aktif. Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup terkait Amdalnya," tandasnya.
Dengan segala potensi aspalnya, Pj. Bupati Buton meyakini Buton akan menjadi mercusuar pengembangan aspal di Indonesia. Aspal Buton Bangkit Indonesia Maju.
Orang nomor satu di bumi penghasil aspal ini berharap ke depan Pertamina kiranya dapat bekerja sama dengan BUMN PT. Wika Bitumen untuk melanjutkan rencana produksi aspal hibrida.
Turut hadir pada kegiatan FGD, Direktur Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam Kemenperin Wiwik Pudjiastuti, beberapa narasumber kompeten, Ketua Aspabi, Kasatgas Aspal, beberapa perwakilan Kementerian, serta Direktur Perusahaan Aspal yang beroperasi di Kabupaten Buton. (MC Kqb. Buton)