:
Oleh KAB SIDOARJO, Jumat, 28 Juli 2023 | 08:23 WIB - Redaktur: Yudi Rahmat - 383
Sidoarjo, InfoPublik – Percepatan pembangunan sektor sanitasi, menjadi salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Sidoarjo saat ini, mendapat dukungan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Provinsi Jawa Timur.
Pokja PKP Provinsi Jawa Timur memilih Kabupaten Sidoarjo sebagai role model implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten/ Kota (SSK).
Penandatanganan berita acara dukungan kepala daerah terhadap implementasi SSK ini dilakukan saat audiensi dengan Wakil Bupati Sidoarjo, Subandi, di Ruang Rapat Delta Wicaksana, Setda Kabupaten Sidoarjo, Rabu (26/7/2023).
“Sektor sanitasi ini menjadi kebutuhan dasar bagi setiap manusia yang menjadi urusan wajib dipenuhi. Untuk itu percepatan pembangunan sektor sanitasi ini menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Sidoarjo,” jelas Subandi.
Menurut Subandi, yang juga selaku Ketuan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim, permasalahan sanitasi permukiman di Kabupaten Sidoarjo rendah kualitas dan tingkat pelayanan sanitasi.
Terutama pada sektor air limbah domestik. Hal itu disebabkan masih rendahnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sanitasi, kurangnya koordinasi baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten maupun kelurahan/desa, kurangnya minat dunia usaha untuk berinvestasi di sektor air limbah domestik juga terlihat.
“Berdasarkan dokumen SSK (Strategi Sanitasi Kota) 2022, cakupan akses sanitasi masih sebesar 98,9% sehingga untuk mencapai 100% akses layak, masih terdapat gap sebesar 1,1%,” ungkapnya.
Lebih lanjut untuk pencapaian SDGs sektor sanitasi pada tahun 2030, merupakan konsep pembangunan yang telah disepakati bersama dan menjadi landasan pembangunan pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo merespon secara positif terhadap program air limbah dometik dan juga persampahan dengan memasukkan RPJMD Kabupaten Sidoarjo.
Sementara itu, menurut Kepala Bappeda Kabupaten Sidoarjo, Heri Soesanto, bahwa capaian Pemkab Sidoarjo di sektor pengelolaan air limbah domestik dan persampahan sudah baik.
“Capaian tersebut melalui Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) lewat aplikasi Lestari, pembentukan BLUD TPA, kerjasama pengelolaan sampah dengan PLN power, kerjasama dengan Poltekes dalam pembangunan jamban sehat, kerjasama dengan pengusaha jamban, hibah kepada Appsani (Asosiasi Pengelola dan Pemberdayaan Sanitasi Indonesia) dalam pembangunan jamban sehat,"ujarnya.
Dukungan yang disampaikan Pokja PKP Jawa Timur, Indiny Maulia meyakini bahwa Kabupaten Sidoarjo mampu mencapai tahapan implementasi SSK. Dengan capaian ini diharapkannya akan selalu on the track untuk melaksanakan implementasi SSK pada tahapan-tahapan selanjutnya.
Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu dari 4 Kabupaten/Kota yang mendapatkan fasilitasi dari pemerintah pusat. Provinsi Jawa Timur melalui Pokja PKP memfasilitasi implementasi SSK yang pada tahun 2023 di 11 Kabupaten/kota di Jawa Timur.(kominfo/eny)
