Bupati Raja Ampat Launching Proyek Perubahan Sembilan Pejabat Eselon II
Raja Ampat, InfoPublik- Bupati Raja Ampat, Abdul Faris Umlati, SE melauching proyek perubahan sembilan pejabat eselon II di Lingkungan Pemda Raja Ampat yang mengikuti Diklat Kepemipinan Tingkat II kerja sama Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Makasar di Gedung Pari Convention Center, Wasiai, Ibukota Kabupaten Raja Ampat, Senin, (24/7/2023)
Peluncuran yang bertepatan dengan penyerahan SK dan Pengambil sumpah bagi 497 Pegawai P3K tersebut ditandai dengan menekan tombol sirene oleh Bupati AFU, sapaan Abdul Faris Umlati. Kegiatan tersebut disaksikan Dandim 1805/Raja Ampat, Kapolres Raja Ampat, AKBP. Edwin Parsaoran, S.IK, M.IK, pejabat eselon II, III dan IV, ASN, tokoh masyarakat dan tokoh agama di Raja Ampat.
Bupati AFU memberi apresiasi kepada kesembilan pejabat yang memiliki inovasi dan terobosan perubahan untuk pelayanan publik pemerintahan yang semakin efektif dan efesien di kabupaten yang terkenal dengan wisata bawah laut tersebut.
AFU berharap proyek perubahan kesembilan pejabat tersebut memberi dampak dan kontribusi positif bagi pemerintah dan meningkatkan kinerja OPD dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Raja Ampat.
“Sebagai Kepala Daerah, saya memberi apresiasi kepada Sembilan pejabat yang mengikuti Diklat Pimpinan. Sembilan proyek perubahan tersebut memberi manfaat bagi pemerintah daerah,” kata AFU.
Adapun proyek perubahan kesembilan perjabat tersebut antara lain Mace Turkam atau Melayani ASN Secara Cepat Dengan Turun Kampung yang merupakan proyek perubahan Kepala BKPSDM Raja Ampat, Nyoman Sari Buana, S.STP, MM. Proyek perubahan ini bermakna seorang perempuan yang datang dan bergerak ke suatu wilayah admintrasi terkecil untuk memberikan pelayanan kepegawain.
Juga proyek perubahan Peta Raja Ampat atau Pemetaan Batas Tanah Adat Menurut Suku Di Raja Ampat yang merupakan proyek perubahan Asisten I Bidang Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Raja Ampat, Drs. Mansur Syahdan. Proyek perubahan ini diusung untuk menyelesaikan konflik tanah adat selama ini di Raja Ampat.
Selain itu juga ada proyek perubahan Wasnae atau Pengawasan Kualitas Pelayanan Pendidikan Pada Wilayah Pemerintahan Distrik di Kabupaten Raja Ampat oleh Dr. Maurits Kristian Rumfaker, Staf Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Manusia. Diharapkan melalui proyek perubahan ni akan mewujudkan kepuasan masyarakat terhadap layanan pendidikan di tingkat distrik dan kampung di Raja Ampat.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Raja Ampat, Rahman Putra mengusung proyek perubahan berjudul “Gebrak Stunting”. Artinya Gerakan Bersama Kampung Stop Stunting di Raja Ampat. mewujudkan komitmen Kepala Kampung untuk melaksanakan Gerakan Bersama Kampung Stop Stunting dengan memaksimalkan penggunaan dana desa melalui DPMK dan terlaksananya pendampingan keluarga stunting melalui pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita di posyandu dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi Balita Stunting di Kabupaten Raja Ampat.
Sementara itu, Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Johanes Benediktus Rahayaan, SH membuat proyek perubahan “Lapor Kaka” atau Layanan Pengaduan dan Informasi Produk Hukum di Kabupaten Raja Ampat, tujuannya . mempermudah masyarakat untuk mengakses sekaligus mendapatkan informasi dan layanan pengaduan produk hukum di Kabupaten Raja Ampat.
Sedangkan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahan Pangan , Drh. Walujo Bhirawa Harga mengangkat proyek perubahan “Pasti Kuat,” atau Peningkatan Kompetensi Petani Untuk Sagu Berkualitas, dengan tujuan pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam hal pengetahuan, ketrampilan dan skill petani agar mampu menghasilkan produk sagu yang berkualitas dan diterima publik.
Ada juga proyek perubahan Bernama “Simanta” atau Sistem Informasi Pemantauan Perizinan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Mochammad Said Soltief. Simanta bertujuan mengoptimalkan pemantauan perizinan usaha dengan resiko sedang dan rendah di Raja Ampat.
Sedangkan dua proyek perubahan lainnya adalah Miaren dan Speed. Miaren atau Masyarakat Cinta Tanah Air Daerah Perbatasan merupakan proyek perubahan Pegylus Soor, S.Sos, M.Hum, kepala Badan Pengelola Perbatasan. Miaren bertujuan menyelesaikan isu mengoptimakan peran masyarakat daerah perbatasan Kabupaten Raja Ampat. Sedangkan Speed atau Singkat Cepat Pelayanan Dokumen Kependudukan merupakan proyek perubahan Albert Kaihatu, Staf Ahli Bupati Bidang Politik bertujuan optimalnya pelayanan dokumen kependudukan di Kabupaten Raja Ampat. (Petrus Rabu/MC.Kab.Raja Ampat)
