Dukung Peningkatan Layanan, USAID ERAT Gelar Lokakarya Pelibatan Perbankan dan Lembaga Keuangan

Sumenep, InfoPublik  - Pemerintah Kabupaten Sumenep bekerja sama dengan The United Stated Agency for International Development (USAID) melalui Program Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Kuat (ERAT) menggelar Lokakarya Pelibatan Perbankan dan Lembaga Keuangan dalam Mendukung Peningkatan Layanan di Kabupaten Sumenep, di Hotel C1, Rabu (15/3/2023).

Project Officer USAID ERAT East Java, Novi Susanto, mengungkapkan, melalui lokakarya ini dapat menginisiasi untuk membangun ekosistem peningkatan layanan.

Apalagi saat ini Kabupaten Sumenep sudah mendapatkan penghargaan UHC yang tentunya akan lebih mampu melakukan sinkronisasi data.

"Kami mencoba untuk membangun ekosistem di hulunya, sehingga perlu didukung agar tidak akan ada lagi tunggakan BPJS dan akses layanan kesehatan di Kabupaten Sumenep tercover dengan baik hingga di kepulauan," ujarnya.

Selanjutnya, juga terkait dengan pajak daerah yang saat ini masih terkendala. Dengan didukung bersama diharapkan bisa mengumpulkan sumber pendapatan. Melalui kerja sama dengan perbankan dan lembaga keuangan lainnya.

"Kemudian harapan kami juga layanan bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, termasuk pelayanan di rumah sakit, karena sudah gratis tidak ada alasan lagi untuk tidak dilayani," tandasnya.

Sementara Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep, Yayak Nurwahyudi, mengungkapkan, dalam lokakarya ini akan ada peningkatan layanan utamanya terkait literasi perbankan dan layanannya, sehingga pembayaran melalui perbankan lebih efektif ketika dilakukan di masing-masing kecamatan.

"Melalui tukar-menukar informasi dapat mengeksplorasi layanan yang diberikan Kabupaten Sumenep dengan pihak-pihak layanan, salah satunya dengan upaya mendorong BUMDes memiliki fasilitas proses semua pembayaran yang bisa dilakukan, sehingga BUMDes tidak bingung untuk mengembangkan usaha," terangnya.

Di samping beberapa usaha yang dilakukan saat ini, seperti unit usaha sapi juga usaha pariwisata dan lainnya yang bisa berkembang. Jadi pengelolaan keuangan bisa dikembangkan di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sehingga tidak ada alasan BUMDes tidak punya usaha.

Kemudian terkait pajak melalui BUMDes perlu didorong menjadi salah satu pilar ekonomi di pedesaan, yang diharapkan ada pintu ekonomi di desa yang bisa diakses dengan menggali semua kemungkinan apa yang bisa dikerjasamakan.

"Formulasi yang kita inginkan melalui lokakarya ini menghasilkan sesuatu bagaimana saat ini bisa memformulasikan layanan semakin baik," katanya.

Dalam Lokakarya Pelibatan Perbankan dan Lembaga Keuangan dalam Mendukung Peningkatan Layanan di Kabupaten Sumenep, dihadiri dari sejumlah OPD terkait, Bappeda, DPPKAD, Dinas Kesehatan, Pemdes, Diskominfo, Perbankan, Perwakilan Camat, Kepala Desa dan pengelola BUMDes di Kabupaten Sumenep. ( Ren/Fer/toeb )