:
Oleh MC KOTA SOLOK, Rabu, 15 Maret 2023 | 12:20 WIB - Redaktur: Fajar Wahyu Hermawan - 167
Jakarta, InfoPublik – Pemerintah Kota Solok di bawah duet kepemimpinan Walikota Zul Elfian Umar dan Wakil Walikota Ramadhani Kirana Putra berhasil memperoleh penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award 2023.
Penghargaan UHC diberikan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia (RI) KH. Ma’ruf Amin kepada Kota Solok yang dalam hal ini diterima langsung oleh Walikota Solok bersama 22 Provinsi dan 334 Kabupaten/ Kota se-Indonesia di Balai Sudirman, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (14/3).
Tema yang diusung pada acara ini UHC adalah wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi Masyarakat Indonesia.
Pemko Solok dinilai sukses mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sebagai program strategis nasional dalam menwujudkan cakupan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia.
Penyerahan penghargaan ini, juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, serta Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional.
Kriteria yang diberikan penghargaan yakni Pemerintah Daerah yang telah mencapai cakupan kepesertaan minimal 95 persen peserta JKN dibandingkan jumlah penduduk dan yang sudah melakukan Integrasi Jamkesda dengan mendaftarkan kepesertaan Pemerintah Daerah ke dalam Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Penyusunan APBD tahun 2023 serta Inpres Nomor 1 Tahun 2022.
Wapres mengapresiasi komitmen Pemda dalam mencapai UHC di setiap daerah, khususnya dalam melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
KH. Maruf Amin dalam arahannya menyampaikan sebagai salah satu program strategis nasional sejak 2014, JKN telah menjadi tonggak revolusioner dalam penataan layanan kesehatan masyarakat di Indonesia. Indonesia menjadi salah satu negara dengan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan yang besar, sehingga hampir seluruh penduduk mendapat perlindungan kesehatan yang memadai.
“Teruskan dukungan bersama untuk mencapai UHC yang ditargetkan RPJMN 2022-2024 yaitu sedikitnya 98 persen dari total populasi menjadi anggota JKN,” ujar Wapres.
Sementara itu Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti. menyatakan, BPJS Kesehatan bekerja keras melakukan berbagai advokasi kepada Pemerintah Daerah agar seluruh penduduk di masing-masing wilayah dapat diintegrasikan dengan Program JKN-KIS.
Namun Ghufron menekankan tercapainya predikat UHC juga harus memastikan bahwa setiap penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang adil, merata dan bermutu, baik itu layanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative.
Ali Ghufron Mukti sekaligus menekankan, penyelenggaraan Program JKN-KIS saat ini sudah on the track dan telah terbangun sebuah ekosistem JKN-KIS yang kuat dan andal yang juga didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi serta digitaliasi layanan yang terus dikembangkan.
Dalam program ini, Pemerintah Daerah Kota Solok sukses mencapai cakupan semesta jaminan kesehatan atau Universal Health Coverage. Terhitung sejak 2018 hingga 2023, sebanyak 78.271 jiwa penduduk Kota Solok per awal Maret 2023 telah terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Walikota Solok Zul Elfian Umar mengatakan, penyematan status UHC untuk Kota Solok merupakan pencapaian yang luar biasa. Menurutnya, penerapan UHC di Kota Solok dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan seluruh masyarakat.
“Jika kualitas kesehatan masyarakat semakin meningkat, maka dengan sendirinya taraf hidup juga semakin lebih baik,” sampai Zul Elfian usai menerima penghargaan dalam UHC Awards 2023 di Balai Sudirman.
Zul Elfian menuturkan, ke depannya, Pemko Solok akan terus berkomitmen mendukung penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Kami akan terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, sehingga seluruh masyarakat di Kota Solok dengan mudah dapat mengakses manfaat Program JKN-KIS,” ungkap Zul Elfian.
UHC mengandung dua elemen inti, yakni akses pelayanan kesehatan yang adil dan bermutu bagi setiap warga dan perlindungan risiko finansial ketika warga menggunakan pelayanan kesehatan.
Oleh karena itu, penerapan UHC di Kota Solok memberikan jaminan kepada seluruh masyarakat agar bisa mengakses layanan kesehatan tanpa dipungut biaya atau hanya perlu untuk menunjukkan identitas kependudukan.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Solok, Neri Eka Putri, menyebutkan bahwa penghargaan UHC merupakan hasil kerja bersama, antar BPJS Kesehatan dengan seluruh stakeholder di Kota Solok, sehingga harapan besar tersebut bisa terwujud.
“Alhamdulillah, khusus di Kota Solok sudah mencapai UHC, ini berarti sudah 90 persen lebih penduduknya sudah memiliki akses JKN-KIS, baik mereka yang mendaftar dari Pemerintah Kota Solok, mandiri, ataupun dari tempat bekerja,” jelas Neri Eka Putri.
Dengan telah UHC, Ia berharap akses layanan semakin terbuka, dan pemerintah daerah juga diharapkan terus mendata fasilitas kesehatan (faskes) seiring pertumbuhan faskes di daerah.
Kehadiran Program JKN-KIS tidak hanya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam hal membuka akses pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia, namun juga melindungi masyarakat dari kemiskinan.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok, Elvi Rosanti merasa bangga karena hampir separoh masyarakat Kota Beras Serambi Madinah telah mencapai UHC.
Dikatakannya, perhatian Pemerintah Kota Solok terhadap jaminan kesehatan kepada seluruh masyarakat sangat luar biasa. Bahkan, Pemko Solok telah menganggarkan pembiayaan JKN yang bersumber dari APBD Kota Solok.
“Perhatian Kepala Daerah kepada UHC ini cukup besar. Pemko telah menganggarkan dana dari APBD Kota Solok setiap tahunnya untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),” pungkasnya. (MC-KotaSolok)