:
Oleh MC KAB SIAK, Selasa, 28 Februari 2023 | 20:27 WIB - Redaktur: Tobari - 194
Pekanbaru, InfoPublik - Pemkab Siak meraih penghargaan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) tingkat kabupaten/Kota se-Riau tahun 2022 dari Ombudsman Perwakilan Wilayah Riau.
Penghargaan itu, diserahkan langsung ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih di terima Wakil Bupati Siak Husni Merza, berlangsung di Gedung Daerah Balai Serindit Gubernuran Riau, jalan Diponegoro, Pekanbaru, Riau Selasa (28/2/2023).
Wakil Bupati Siak Husni Merza usai acara di temui mengatakan kabupaten Siak meraih penghargaan terbaik dua se Riau dari Ombudsman perwakilan Riau.
Karena Siak berhasil memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat lewat program bujang Kampung.
Penilaian predikat kepatuhan standar pelayanan publik ini, fokusny ada pada OPD yang melakukan pelayanan langsung ke Masyarakat.
"Seperti contoh Dinas Pendudukan, Dinas Sosial, Kesehatan, Pendidikan, DMPSTP dan Kominfo. Makanya tadi para kadisnya di udang dalam acara ini," kata dia.
Penghargaan ini kategori peringkat kepatuhan tertinggi zona hijau, dengan nilai tertinggi 90,36 dan peringkat pertama di raih kabupaten Bengkalis.
Ia berharap dengan prestasi yang di raih, kedepan tetap di pertahankan dan di sempurnakan, sehingga masyarakat bentu-betul mendapatkan pelayanan yang terbaik.
”Ini salah satu penghargaan yang kami raih, intinya bagaimana kita biasa memberikan pelayanan berkualitas. Pada akhirnya masyarakat merasakan manfaat dari pelayanan itu sendiri,” ucapnya.
Ketua Perwakilan Ombudsman Provinsi Riau Bambang Pratama dalam sambutannya menyampaikan OPD yang orientasinya memberikan Pelayanan Publik harus memiliki kompetensi terkait tugas dan wewenang.
"Kami masih melihat ada kepala OPD belum cukup memahami terkait masalah OPD seperti Disdukcapil, Diskes, DMPSTP bahwa yang pertama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,"ucapnya.
Terkait produk-produk layanan juga Peran inspektorat diharapkan tidak hanya bertugas mengaudit keuangan, tetapi juga melakukan audit kinerja.
"Audit kinerja perlu, dan ini tinggi nilainya. Kami pada saat melakukan audit hanya ada satu, dua inspektorat saja melakukan pemeriksaan dan audit kinerja,"pintanya.
Kemudian dalam hal publikasi peran Dinas Kominfo sangat besar disini, pada saat pelayanan publik di publikasikan lewat sosmet dan website dan itu nilainya tinggi.
Bagaimana Kominfo membuat website di setiap OPD yang melakukan pelayan publik. Informasi pelayan itu dapat di akses masyarakat. Kenapa ? Karena banyak potensi kerugian dari masyarakat.
Daerah yang wilayahnya luas apa lagi di kepulauan, Seperti Meranti atau Bengkalis warganya harus bolak-balik ke Dinas letaknya di Ibu Kota kabupaten, hanya untuk merubah nama di ijazahnya salah.
"Karena itu, mereka di permudah cukup membuka web dinasnya, dan bisa merubah data yang salah tadi. Makanya, hari ini kenapa kami undang teman-teman Kominfo hadir,"urainya.
Ia juga memuji bujang kampung yang sudah berjalan di kabupaten Siak. Dengan program ini, semakin mendekatkan layanan kepada masyarakat.
"Saat kami kunjungi, kemarin yang ke 53 testimoninya luar biasa. Tetapi masukan kami harus di bantu dengan sistem. Agar mereka yang berurusan tidak dua kali ke loket layanan hanya kesalahan kecil saja. Maka digitalisasi pelayanan itu menjadi penting," harapnya.
Acara itu di hadiri Gubernur Riau yang di wakil Staf Ahli Bidang Pemerintah Hukum Kemasyarakatan dan SDM Yurnalis, Ketua Ombudsman Perwakilan Provinsi Riau Bambang Pratama, ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih, para kepala daerah se Riau serta para pimpinan OPD bidang layanan publik kabupaten kota se Riau.(MC-Kab Siak/dp007/toeb).
