:
Oleh MC PROV KALIMANTAN BARAT, Senin, 12 Desember 2022 | 11:29 WIB - Redaktur: Kusnadi - 133
Pontianak, InfoPublik – Tidak disiplinnya pasien dalam pengobatan serta masalah lingkungan seperti air bersih dan sanitasi, serta keterbatasan peralatan seperti alat x-ray yang dimiliki puskesmas, menjadi penyebab belum optimalnya penanganan Tuberculosis (TBC) di wilayah terpencil.
Hal itu disampaikan dr. Harisson, M.Kes, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Sekda Prov Kalbar), Ketika membuka Rapat Pertemuan Pelaporan Hasil Field Visit Joint External Monitoring Mission (JEMM) Tuberkulosis Tahun 2022 di Ruang Rapat Praja II Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Jumat (9/12/2022).
Hambatan lain yakni kurangnya etos kerja dan tanggung jawab Tenaga Kesehatan (Nakes) yang disebabkan kecilnya dana kesejahteraan yang mereka terima, sehingga orientasi kerja masih tidak fokus dalam penanganan penyakit TB.
“Bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan pun tidak sepenuhnya untuk penanganan kesehatan di masyarakat. Melainkan terbagi untuk infrastruktur dan perbaikan lingkungan,” imbuh dr. Harisson, M.Kes.
Sementara itu, drg. Harry Agung T, M.Kes., Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, dalam laporannya mengucapkan terima kasih kepada Tim JEMM yang sudah hadir di Kalimantan Barat untuk melakukan monitoring dan juga reformasi dari fermentasi program TB di Kalimantan Barat.
“Meskipun hanya di 2 daerah dan di provinsi, setidaknya sudah menggambarkan capaian-capaian atau progres dari Program TB di Kalimantan Barat. Terima kasih juga atas rekomendasi yang sudah disampaikan oleh tim, ini akan menjadi perhatian kami di Kalimantan Barat,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan terus berupaya memperkuat Program TB di Kalimantan Barat melalui beberapa rekomendasi yang sudah disampaikan oleh Tim JEMM.
Menurutnya, Sekda Prov Kalbar juga memberikan respon baik terhadap upaya-upaya peningkatan program TB dari berbagai aspek, baik itu aspek peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan atau alokasi anggaran.
“Semoga dengan adanya hasil visitasi dari tim JEMM yang sudah kami dengar dan sudah disampaikan ke Sekda Prov Kalbar dan juga Bappeda Prov Kalbar, dapat mempertajam serta menguatkan pelaksanaan Program TB di Kalimantan Barat. Bukan hanya TB, tetapi penyakit menular lainnya yang juga harus kita jaga upaya penurunan penyakit menular,” kata drg. Harry Agung.
Menutup laporan, Kadiskes Prov Kalbar berharap permasalahan TB di Kalimantan Barat bisa dilakukan secara bertahap, lebih terencana dan lebih fokus lagi, dengan adanya kolaborasi dan kerjasama di internal Pemprov Kalbar dan sektor-sektor terkait lainnya, serta bantuan dari Kementrian Kesehatan RI dan juga dari WHO, Global Bank, dan beberapa lembaga donor lainnya.
Hadir dalam rapat ini yaitu Perwakilan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Tim Joint External Monitoring Mission (JEMM) Tuberkulosis Tahun 2022, Perwakilan WHO, Bappeda Prov Kalbar, Dinas Kesehatan Kota Pontianak, Poltekkes Kalimantan Barat, LSM dan Lembaga Donor, serta stakeholder lainnya.(kalbarprov.go.id)
