:
Oleh MC KOTA BATAM, Selasa, 6 Desember 2022 | 11:50 WIB - Redaktur: Juli - 202
Batam, InfoPublik – Akreditasi rumah sakit merupakan suatu wadah bentuk pengakuan bahwa rumah sakit telah memenuhi standar yang dilakukan dalam upaya menilai peningkatan mutu pelayanan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Proses akreditasi ini merupakan implementasi dari Amanat Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit yang rutin dilaksanakan 3 tahun sekali.
Hal itu dikemukakan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Jefridin Hamid mewakili Wali Kota Batam Muhammad Rudi, saat membuka survei akreditasi Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah secara daring di Ruang Kerja Sekda Lt. II Kantor Wali Kota Batam, Senin (5/12/2022).
“Pemko Batam sangat mendukung proses akreditasi rumah sakit yang dilakukan per 3 tahun ini, karena nantinya hasil dari survei tim KARS ini akan menjadi dasar Pemko Batam melakukan evaluasi kinerja RSUD,” paparnya.
Menurut Jefridin, pada 2019 lalu, rumah sakit yang terletak di Kecamatan Batu Aji ini juga telah mendapatkan akreditasi Paripurna. Hal itu menjadi prestasi bagi RSUD Embung Fatimah karena telah mampu mendapatkan predikat bergengsi bagi rumah sakit dengan cara menjaga kualitas pelayanan kesehatan.
“Saya minta kepada seluruh jajaran RSUD dapat mempertahankan akreditasi sebelumnya serta mampu memberikan pelayanan terbaik, tidak hanya ingin mendapatkan penilaian akreditasi ini saja tetapi harus berkelanjutan sebagaimana harapan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan sertifikat akreditasi ini merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi oleh rumah sakit dalam melayani program JKN-KIS yang bekerja sama BPJS Kesehatan.
“Hal ini untuk menjamin pelayanan kesehatan yang bermutu untuk masyarakat, baik itu SDM, kelengkapan sarana dan prasana, lingkup pelayanan dan komitmen pelayanan,” katanya.
Jefridin berharap kepada Tim KARS dapat memberikan penilaian secara objektif dan memberikan masukan-masukan untuk meningkatkan pelayanan rumah sakit untuk bekerja lebih baik lagi dan lebih profesional.
“Mari kita ubah image masyarakat tentang pelayanan rumah sakit pemerintah yang kurang ramah, saya mengajak jadikan ini sebagai momentum untuk evaluasi kedepan,” ajaknya.
Selanjutnya, Bidang kesehatan menjadi prioritas kepemimpinan Wali Kota Batam Muhammad Rudi dan Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026 bahwa pelayanan kesehatan sangat penting baik di mainlad maupun hinterland.
Pemko bersama DPRD Kota Batam telah mengalokasikan 10 persen dari APBD untuk anggaran kesehatan. “Ini merupakan bentuk komitmen Wali Kota Batam Muhammad Rudi terhadap kesehatan masyarakat Kota Batam,” tutupnya. (MC Batam)
