:
Oleh MC KAB KULONPROGO, Kamis, 17 November 2022 | 15:55 WIB - Redaktur: Tobari - 254
Wates, InfoPublik - Pemkab Kulon Progo melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) menggelar pelatihan pendidikan politik bagi perempuan selama dua hari, yang resmi dibuka pada Rabu (16/11/2022) bertempat di Aula Adikarta, Gedung Kaca, kompleks kantor Pemkab Kulon Progo.
Berdasarkan Indeks Pemberdayaan Gender 2021, Kulon Progo masih menempati posisi ke-4 seDIY yaitu 71,41 persen dan masih di bawah angka nasional 76,26 persen.
Indeks pemberdayaan gender ini merupakan indikator keadilan dan kesetaraan gender dibidang politik dan ekonomi. Hal ini berarti peran dan partisipasi perempuan Kulon Progo dibidang politik masih rendah, salah satu permasalahan utama yang dihadapi adalah kurangnya pendidikan politik bagi perempuan.
Kepala bidang (Kabid) pemberdayaan perempuan dan pangarus utamaan gender Erna Handayani, menyampaikan pelatihan ini sangat penting guna memberikan pengetahuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan politik bagi perempuan yang selama ini masih rendah.
Apalagi pada saat ini sudah masuk pada tahun politik dimana pada 2024 mendatang akan digelar Pemilu serentak.
Pelatihan ini memberikan pengetahuan tentang peran perempuan dibidang politik serta strategi meningkatkan kesadaran, pemahaman dan partisipasi perempuan dalam bidang politik.
Diharapkan minimal nantinya menjadi pemilih yang aktif dan cerdas dan tujuan akhirnya adalah meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen.
"Nah ini juga sangat penting mengingat saat ini kita berada di tahun politik, dimana tahun 2024 nanti kita melaksanakan pemilihan umum dari pemilihan presiden, legislatif dan kepala daerah," jelas Erna, Kamis (17/11/2022).
Erna Handayani berharap melalui pelatihan ini, para peserta nantinya mampu mentransfer ilmu politik kepada masyarakat di Kalurahannya.
Sehingga berperan perempuan dalam musyawarah dan pengambilan keputusan disemua tingkatan, berani menutarakan kepentingan perempuan dan masyarakat yang termarginalkan.
"Dan pada akhirnya tujuan dari pendidikan politik perempuan ini, indeks pemberdayaan gender meningkat, dengan indikatornya adalah angka partisipasi perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan," tambah Erna.
Pelatihan ini diikuti 50 orang anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan (Perempuan) di Kapanewon Temon, Panjatan, Galur, Lendah, Pengasih dan Girimulyo. Adapun nara sumbernya dari Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) DIY.
Sementara itu Pj. Bupati Kulon Progo Tri Saktiyana, menyampaikan bahwa saat ini diperlukan usaha yang kuat untuk meningkatkan peran perempuan dibidang politik.
Untuk itu dirinya menekankan akan pentingnya kesadaran indentitas diri dan kepercayaan diri pada perempuan, selain itu perempuan harus memiliki orientasi kemanusian, keadilan dan kesejahteraan, paham norma dan etika hukum maupun perundang-undangan.
Masih perlu effort lagi untuk meningkatkan indeks pemberdayaan gender ini, kita berharap secara bertahap bisa melewati angka itu.
"Diharapkan perempuan bisa berpartisipasi secara aktif dari mulai perencanaan, pelaksanaan sampai pengawasan kebijakan-kebijakan umum publik dilingkungan masing-masing hingga tingkat nasional," kata Pj. Bupati. (MC Kab.Kulon Progo/Tin/Hary/ toeb).