:
Oleh MC KAB PANGKAJENE DAN KEPULAUAN, Kamis, 6 Oktober 2022 | 14:32 WIB - Redaktur: Eka Yonavilbia - 350
Pangkep, InfoPublik - Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pangkep, Yayayan Adil Sejahtera serta instansi dan korporasi melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Identifikasi Layanan dan Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Mal Pelayanan Publik (MPP).
FGD dipimpin sekretaris daerah (Sekda) Pangkep Hj Suriani berlangsung di Ruang Rapat Bupati Pangkep, Rabu (5/10/22).
Kepala DPMPTSP Pangkep Sulfida menjelaskan FGD ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat mengakses pelayanan perizinan. Kedua, mengidentifikasi layanan yang bisa bekerja sama dengan MPP. Ketiga, membahas Ranperbup penyelenggaraan MPP.
Program officer Yayasan Adil Sejahteta, Yanwar Bumulo mengatakan berdasarkan hasil identifikasi awal sebanyak 17 instansi dan korporasi bersedia bergabung di mal pelayanan publik (MPP).
"Selain instansi pemerintah daerah, PT Taspen, PLN dan juga lintas kementerian ada imigrasi dan perpajakan. Kepolisian juga bersedia bergabung di MPP," ujarnya.
Selain identifikasi instansi, FGD juga mengindentifikasi jumlah layanan. Berdasarkan hasil identifikasi awal, ada 100 layanan yang akan diselenggarakan di MPP Pangkep.
"Kurang lebih semuanya sudah fiks, instansi dan koorporasi yang menyatakan bergabung dengan MPP Pangkep, selanjutnya akan disampaikan ke Kementerian Pedayagunaan Aparatur Negara RB melalui Deputi Pelayanan Publik," tambahnya.
Gedung MPP Pangkep berada di lantai dua Dinas Koperasi, UMKM dan perindustrian Pangkep yang direnovasi. (Mcpangkajene/Eyv)