Penyelamatan Danau Maninjau, Kementerian PUPR Konsultasi Publik di Agam

:


Oleh MC KAB AGAM, Sabtu, 2 Juli 2022 | 22:34 WIB - Redaktur: Tobari - 114


Agam, InfoPublik - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) gelar konsultasi publik dalam penyelamatan Danau Maninjau, yang jadi danau prioritas secara nasional.

Konsultasi publik II yang digelar, Kamis (30/6/2022), di Hotel Sakura Syariah itu diikuti berbagai unsur, seperti pemerintah provinsi, Pemkab Agam, camat beserta wali nagari se-Tanjung Mutiara, perguruan tinggi, lembaga-lembaga dan tokoh masyarakat.

Dirjen SDA PUPR diwakili Kasubdit Wilayah I Direktorat Bendungan dan Danau, Martius Tangyong menyebutkan, Danau Maninjau salah satu danau prioritas nasional untuk direvitalisasi melalui kesepakatan sembilan menteri.

“Bahkan ini masuk RPJMN, mengingat pentingnya pengelolaan danau terintegrasi di Indonesia,” ujarnya saat buka konsultasi publik itu.

Ia menyadari, keberadaan Danau Maninjau sangat menguntungkan bagi masyarakat sekitar, karena bisa dimanfaatkan sebagai sumber mata pencaharian.

Namun katanya, kondisi fisik dan ekologi danau kini telah mengalami degradasi atau penurunan, sehingga perlu pengelolaan terpadu.

“Pengelolaan danau dan kawasannya perlu pengaturan agar dapat berikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam mengelolanya,” sebutnya.

Untuk itu, melalui konsultasi publik diharapkannya ada dialog agar bisa mencapai kesepahaman dan kesepakatan, dalam perencanaan pengelolaan danau demi kepentingan masyarakat.

“Semoga pertemuan ini jadi landasan dalam penyelamatan dan pengelolaan danau secara terintegrasi, sebagai danau prioritas nasional,” harapnya.

Sementara itu, Sekdakab Agam diwakili Asisten II, Jetson mengatakan, memulihkan kualitas air Danau Maninjau memang diperlukan upaya bersama antara pemerintah pusat dengan provinsi, daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya melalui program yang terintegrasi dan tepat sasaran.

“Mengingat pentingnya pertemuan ini, kita harap seluruh stakeholder berikan masukan guna penyempurnaan, terhadap hasil kajian yang dilaksanakan konsultan Kementerian PUPR agar dapat diterima semua kalangan,” katanya. (MC Agam/toeb)