10 Bulan Berjalan, Pengunjung MPP Bulungan Capai 4.210 Orang

Bulungan, InfoPublik - Setelah mulai diujicobakan pada Juli 2021 lalu, Pelaksanaan Mal Pelayanan Publik (MPP) Bulungan dievaluasi melalui rapat yang digelar di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bulungan yang langsung dihadiri Bupati Bulungan Syarwani didampingi Sekda Risdianto dan instansi serta OPD terkait pada, Selasa (24/05/2022)

Dalam presentasi yang disampaikan Sekretaris DPMPTSP Bulungan Chas Darmawan, sejak mulai diujicobakan hingga saat ini, sebanyak 4.210 warga masyarakat yang berkunjung ke MPP Bulungan untuk mengurus berbagai macam administrasi yang dibutuhkan pada 16 tenant yang ada.

Adapun rinciannya, dalam kurun waktu Juli-Desember 2021 ada sebanyak 2.886 pengunjung, dimana sebanyak 1.365 masyarakat berkunjung ke tenant Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, disusul pada DPMPTSP sebanyak 1.165 pengunjung.

Kemudian Pada Taspen Mandiri sebanyak 115 pengunjung, pada Bankaltimtara 106 pengunjung, BPJS Kesehatan sebanyak 68 pengunjung, pada Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 25 pengunjung, BPN 22 orang, DPUPR sebanyak 5 orang, KP2KP 6 orang, BPJS Ketenagakerjaan 4 orang, BP2RD sebanyak 3 pengunjung. Sementara pada tenant BRI dan Kemenag masing-masing 1.

Sementara itu pada rentang waktu Januari-April 2022, ada sebannyak 1.324 pengunjung, dua tenant teraktif ada pada Disdukcapil dan DPMPTSP, masing-masing 729 pengunjung dan 500 pengunjung, disusul Taspen Mandiri sebanyak 51 pengunjung, Bankaltimtara 33 pengunjung, BPJS Kesehatan 6 pengunjung, BPB 3 pengunjung dan DPUPR dan BRI masing-masing 1.

Dari data tersebut ungkap Chas, ada sebanyak 7 tenant yang aktif yang terdiri dari OPD dan Instansi, yaitu DPMPTSP, Bankaltimtara, Taspen Mandiri, BPJS Kesehatan, DLH, BPN (Kantah) dan Disdukcapil.

Sementara yang tidak atau kurang aktif  ada sebanyak 9 tenant, yaitu LPOM MUI, Kanwil Kemenag, Samsat, BRI, BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja, DPUPR, Kanwil DJP Kaltim-Kaltara dan BP2RD.

Untuk itulah kata Chas, pertemuan tersebut diadakan untuk mengevaluasi berjalannya MPP Bulungan sejauh ini, pihaknya juga menyimpulkan bahwa perlu adanya pembahasan ulang terkait perpanjangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan penjajakan PKS Baru.

“Untuk instansi atau lembaga pelayanan publik yang belum bergabung, termasuk yang sudah bergabung tetapi harus melibatkan instansi lain agar bisa berjalan seperti halnya Samsat,” ungkapnya.

Pihaknya juga menyarankan agar tenant yang kurang aktif  dapat segara aktif dan memberikan informasi waktu pelayanan dan update jenis pelayanan terbaru yang bisa diberikan kepada masyarakat.

“Adapun kendala dalam pelayanan agar dapat dikoordinasikan dengan DPMPTSP Bulungan selaku koordinator melalui manger MPP, instansi/lembaga dan OPD agar dapat mengusulkan ke instansi induk sesuai kewenangan terkait kebutuhab sarpras khusus untuk menunjang pelayanan,” tutupnya.(MC Bulungan/sny)