Rakor Pemprov Sumbar Tahun 2022 Dongkrak Pertumbuhan Pariwisata

Mentawai, InfoPublik -  Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah memimpin langsung pagelaran rapat kooordinasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota se Sumatera Barat Tahun 2022, dengan tema sinergitas pemerintah daerah dalam mendukung visit beautiful west Sumatera 2023 di aula Bappeda, Selasa (8/3/2022).

Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah mengatakan bahwa untuk optimalisasi pariwisata harus saling berkolaborasi dan bersinergi antar semua pihak agar terback up dan mendapat manfaatnya.

"Momen rakor sangat penting bagi kita karena kita merumuskan strategi integratif untuk membangkitkan perekonomian daerah melalui sektor pariwisata dan dalam rangka melepas tugas Bupati/Wakil Bupati Kepulauan Mentawai yang berakhir 22 Mei 2022 mendatang," kata Mahyeldi di aula Bappeda.

Saat ini, sebutnya, Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi satu-satunya yang masih menyandang status tertinggal di Provinsi Sumatera Barat dan masih ada persoalan Komunikasi.

Mahyeldi mengajak agar antar Pimpinan daerah di Sumatera Barat saling menjaga silaturahmi dan meningkatkan kedekatan. 

Harapannya, melalui pemaparan narasumber dalam rakor, dapat membuka ide/gagasan komprehensif kepada peserta terutama berkenaan strategi mempercepat visit beautiful west Sumatera 2023.

Sebelumnya, imbuhnya, pada 9/12/2021 lalu Pemprov Sumbar bekerjasama dengan Bank Indonesia - perwakilan Sumbar mencanangkan tahun kunjungan wisata Sumbar 2023 yang merupakan upaya konkrit mewujudkan misi ke lima RPJMD Provinsi Sumbar.

Selanjutnya, tahun 2021-2026 Pemprov sumbar menuangkan dalam satu misi meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan. 

Sasaran yang akan diwujudkan meliputi meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatera Barat.

Aktualisasi dari misi tersebut, kata Mahyeldi, Pemprov Sumbar telah menetapkan 12 arah kebijakan.

Pertama, membangun industri pariwisata melalui satu destinasi wisata berkelas internasional dan 19 destinasi wisata unggulan.

Kedua, memfasilitasi peningkatan destinasi wisata yang memenuhi aspek 3A (atraksi, aksesibilitas, dan amenitas) dan 2P (pemasaran dan pertumbuhan ekonomi wilayah).

Ketiga, mengembangkan daya tarik wisata tematik berbasis alam, budaya, dan buatan berupa agrowisata, ekowisata, geopark, desa wisata, dan wisata halal.

Keempat, memfasilitasi pengusulan KEK pariwisata.

Kelima, mendorong dan meningkatkan standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata.

Keenam, mengintensifkan penerapan protokol kesehatan berbasis cleanliness, health, safety, dan environmental sustainbility (CHSE).

Ketujuh, meningkatkan sinergi promosi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif dengan sektor terkait di dalam dan luar negeri.

Kedelapan, meningkatkan efektivitas dan kualitas pemasaran dan promosi pariwisata melalui pemanfaatan teknologi dan sistem informasi.

Kesembilan, memberdayakan potensi dan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan.

Kesepuluh, meningkatkan kompetensi dan sertifikasi SDM pelaku wisata dan ekonomi kreatif.

Kesebelas, meningkatkan kualitas produk ekonomi kreatif berbasis budaya, teknologi, kreativitas, dan inovasi masyarakat melalui pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) produk ekonomi kreatif (e-craft).

Keduabelas, memperkuat kemitraan hexa helix e-craft akademisi, bisnis, Pemerintah, komunitas, media, dan permodalan dalam pengembangan ekonomi kreatif.

Mahyeldi memaparkan, akibat pandemi Covid-19 sektor pariwisata paling terpukul dan tahun 2020 jumlah kunjungan wisata di Indonesia hanya 1/4 dari tahun sebelumnya. 

Kemudian, hampir 12,91 juta orang yang bekerja di sektor pariwisata mengalami pengurangan jam kerja dan lebih dari 939.000 orang di sektor ini berhenti sementara, dan 409.000 orang kehilangan pekerjaan.

Sebagai penyumbang PAD dan motor penggerak ekonomi yang penting di masyarakat, sektor pariwisata harus segera diselamatkan.

"Pemerintah pusat melalui Kemenparekraf, badan parekraf telah melakukan 3 fase penyelamatan yaitu fase tanggap darurat, pemulihan, dan normalisasi. Pemprov Sumbar juga telah mengadopsi tiga langkah ini," tuturnya.

Tahun 2022 Pemprov Sumbar bertekad menjadikannya sebagai fase normalisasi. Harapannya, daya tarik wisata Sumbar kembali dikunjungi wisatawan dengan tetap menerapkan protokol CHSE sebagai adaptasi kebiasaan baru.

Serta mengupayakan peningkatan minat pasar, salahsatunya melalui pencanangan tahun 2023 sebagai tahun kunjungan Sumbar dengan tagline VBWS 2023.

Periode 2021-2023 Pemprov Sumbar telah menetapkan sektor pariwisata sebagai salah satu program unggulan berdasarkan potensi alam, budaya, dan kuliner yang sangat unik dimiliki Sumbar.

Pemerintah harus merancang strategi promosi handal salahsatunya dengan pelaksanaan event yang rutin setiap tahunnya berstandar nasional dan internasional pada daya tarik wisata unggulan di masing-masing Kabupaten/Kota.

"Harapannya, mampu menyiapkan destinasi excellent, bersih, tertib, aman, dan didukung fasilitas memadai, serta sektor telekomunikasi," ujarnya.

Perkembangan wisata Sumbar tahun 2021 telah sesuai program unggulan ditetapkan yaitu penetapan 19 daya tarik wisata utama, pembinaan terhadap 238 desa wisata.

Diketahui, rakor kali ini mencetak rekor kehadiran terbanyak dan perdana di Bumi Sikerei. 268 tamu turut hadir dalam rakor yang digelar sejak 7-8 Maret 2022. (KS/toeb)