:
Oleh MC Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis, 24 Februari 2022 | 12:06 WIB - Redaktur: Kusnadi - 210
Palangka Raya , InfoPublik - Anggota DPD RI, Agustin Teras Narang menggelar reses di Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas untuk menyerap aspirasi masyarakat pada Pemerintah.
Agustin Teras Narang mengungkapkan secara umum selain pendidikan dan akses kelistrikan, isu penataan ruang menjadi salah satu isu besar seperti yang terjadi di wilayah lain.
Pihaknya turut mendengarkan penyampaian dari Sekretaris Kecamatan, tentang ada banyaknya masyarakat lokal yang sudah tinggal sejak zaman pra kemerdekaan, namun belum mendapat kepastian hukum atas lahan yang ditempati.
“Secara administratif, banyak desa dan masyarakat yang tinggal dalam kawasan hutan dan status yang mestinya perlu dimutakhirkan sesuai kondisi di tapak,” kata Agustin Teras Narang dari ruang kerjanya, Rabu (23/2/2022).
Dirinya menerangkan, isu penataan ruang, pertanahan, dan wilayah negara menjadi satu persoalan yang memiliki dimensi kerumitan tinggi. Terlebih bila melihat bagaimana masyarakat lokal kehilangan hak untuk mendapatkan kesejahteraan karena tidak ada kepastian atas kepemilikan lahan.
“Saya berharap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk selekasnya menuntaskan persoalan ini. Memberikan hak pada masyarakat lokal untuk melestarikan kearifan budaya mereka di tanah mereka sendiri,” imbuhnya.
Lebih lanjut disampaikan, pihaknya menegaskan jangan sampai masyarakat mengalami kecemburuan sosial terhadap transmigran maupun pelaku investasi yang banyak difasilitasi pemerintah pusat, sementara warga lokal kesulitan mengakses program TORA yang digagas pemerintahan ini.
“Saya paham benar bahwa kita 80 persen lebih adalah kawasan hutan. Sering ada perbedaan antara Kementerian LHK dan Kementerian ATR yang mengorbankan daerah. Akibatnya banyak kawasan jadi hutan yang tidak bisa dioptimalkan,” tambahnya.
Pihaknya berkomitmen untuk mendorong agar Kepala Daerah dapat berjuang untuk penyelesaian tata ruang yang mencerminkan kepentingan rakyat.
Teras juga menuturkan, tidak akan mampu membangun jembatan apabila tidak ada dukungan dari pusat. Sebab, diakui jika tidak ada dukungan APBN, semua cukup sulit tercapai.
“Kalau saya bisa membangun, itu bukan karena hebatnya saya tapi karena hubungan baik pemimpin daerah dan pusat,”(mitra diskominfokalteng/wdy).