:
Oleh MC Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa, 22 Februari 2022 | 07:46 WIB - Redaktur: Tobari - 196
Sampit, InfoPublik - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) diharapkan dapat mengupayakan adanya jembatan timbang untuk dipasang di jalur masuk wilayah Kotim.
Meskipun urusan dan kewenangan itu ada di pemerintah pusat, namun Pemkab Kotim hendaklah dapat mengajukan usulan, agar bisa menertibkan kendaraan yang Over Dimensi Over Load (ODOL).
Harapan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Kotim Hairis Salamad, dengan alasan bahwa saat ini angkutan di Kotim rata-rata sudah melewati ambang batas kemampuan jalan yang dibangun pemerintah.
Akibatnya jalan cepat mengalami kerusakan. Angkutan yang melintas di wilayah Kotim diantaranya angkutan hasil industri dari perusahaan perkebunan kelapa sawit.
“Bagaimana ke depannya kalau perkebunan atau pertambangan ini terus beroperasi, salah satu dampaknya adalah kondisi jalan seperti yang kita rasakan sekarang ini, yaitu jalan rusak,” ujar Hairis di Sampit, Senin (21/2/2022).
Menurutnya, adanya jembatan timbang akan mempermudah pengawasan serta mendisiplinkan semua angkutan yang melintas di jalan tersebut. Ke depannya, pihak Dinas Perhubungan bisa membantu bagaimana menyukseskan adanya jembatan timbang itu.
Sedangkan untuk areal yang tepat dipasangnya jembatan timbang di Kotim, adalah di Jalan HM Arsyad, karena merupakan lintasan untuk angkutan perusahaan. Setiap hari tidak kurang dari 3.000 kendaraan yang melintas.
Hal tersebut harusnya dibarengi dengan adanya jembatan timbang untuk perimbangan dari menjamurnya bisnis angkutan di Kotim.
“Kalau sudah masuk ke jembatan timbang, di situ akan ada bongkar muatan. Maka dari itu, jembatan timbang perlu kita pikirkan bersama karena banyak manfaat yang kita dapat dari jembatan timbang itu,” katanya.
Hairis juga sangat mendukung agar Dinas Perhubungan Kotim tegas menindak kendaraan ODOL. Apabila ini diabaikan, maka angkutan over kapasitas dan dimensi itu akan terus melindas jalanan, baik jalan kabupaten hingga jalan milik pemerintah provinsi.
Dinas Perhubungan harus bisa menerapkan aturan apa yang sudah kita bahas. Apa yang sudah kita programkan Dunas Perhubungan sudah bisa melihat gerakan-gerakan bagaimana tentang lalu lintas untuk jalan-jalan yang dipakai peringatan-peringatan.
"Kalau memang ada program dari Dinas Perhubungan untuk jembatan timbang, maka kita siap bantu. Paling tidak, kepala dinasnya ada terobosan-terobosan,” jelas Hairis Salamad. (Mitra Diskominfo Kalteng/rkh/toeb)