:
Oleh MC PROV KALIMANTAN BARAT, Senin, 1 November 2021 | 13:42 WIB - Redaktur: Kusnadi - 161
Pontianak, InfoPublik - Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H.,M.Hum., didampingi Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar (Pj. Sekda Prov. Kalbar), Samuel, S.E., M.Si., Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar, dr. Harisson, M.Kes., dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalbar, Christianus Lumano, S.E., M.Si., memberikan paparan pada wawancara Penanganan Pandemi COVID-19 di Kalbar, dalam Ajang Anugerah Tangguh Adhiwirasana secara virtual, di Ruang Analisis Data Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Jumat (29/10/2021).
Wawancara ini bertujuan mendalami secara langsung strategi pengendalian dan inovasi daerah dalam pengendalian pandemi, yang diharapkan mendapat suatu inspirasi penanganan pandemi yang dapat dibanggakan.
Saat pemaparan, Gubernur Kalbar mengatakan Pemprov Kalbar sudah lebih dulu menetapkan persyaratan negatif hasil tes usap PCR bagi para pelaku perjalanan udara yang memasuki wilayah Kalbar, sebelum pemerintah pusat membuat kebijakan tersebut.
“Hingga hari ini, para pelaku perjalanan udara yang memasuki wilayah Kalbar tetap harus menggunakan tes usap PCR, tidak menggunakan tes usap antigen ataupun GeNose. Saya pernah ditegur Menteri Perhubungan mengenai ketetapan tersebut, tetapi saya tetap pada pendirian,” jelas H. Sutarmidji di hadapan para juri yang hadir menilai melalui aplikasi Zoom Meeting.
Selanjutnya, penanganan vaksinasi COVID-19 di Kalbar berjalan cukup lamban dikarenakan kurangnya pasokan vaksin yang dikirim dari pusat.
“Setelah Menteri Kesehatan datang ke Kalbar dan mengetahui kondisi yang sebenarnya, sekarang jumlah vaksin yang dikirim sekitar 800 ribu dosis dan itu sudah mencukupi. Tapi, saat ini ada enam kabupaten yang sedang terdampak musibah banjir yang sudah berlangsung selama berhari-hari dan tidak mungkin untuk melaksanakan vaksinasi,” ujar orang nomor satu di Kalimantan Barat.
Selain itu, Gubernur mengungkapkan penanganan pandemi tidak hanya di dalam wilayah Kalbar saja, tetapi juga dari luar Kalbar, seperti Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang kembali dari negara tetangga, Malaysia.
“Sebanyak 40 ribu orang PMI dan tidak semua hasil tes PCR-nya negatif. Bahkan ada yang kondisinya mengkhawatirkan. Terkadang jika kami memperlakukan dengan pengawasan yang ketat, ada intervensi dari pemerintah pusat dan ini yang membuat tidak sepaham,” ujar Gubernur.
Ditegaskan H. Sutarmidji, dapur umum bagi para pasien COVID-19 yang sedang dalam masa perawatan di RS juga tak luput dari pengawasannya.
“Saya selalu mengawasi makan dan minum pasien COVID-19 di rumah sakit. Setiap hari saya selalu minta kirimkan daftar menu dari dapur RS agar imunitas pasien dapat meningkat,” tutup H. Sutarmidji. (kalbarprov.go.id/Novi Muharrami/Syarif)
