Plt. Sekda PPU Muliadi Ikuti Bimtek Tata Kelola Pemerintahan yang Digelar KPK RI

Balikpapan, InfoPublik - Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Muliadi mengadiri sekaligus menjadi peserta  Bimbingan Teknis (Bimtek) Peranan serta Masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim) dengan mengusung tema  "Mewujdukan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Berintegritas dengan Melibatkan Peranan serta Masyarakat".

Kegiatan Bimtek tersebut dihadiri langsung oleh jajaran Forkopimda Kaltim serta Bupati/Walikota se-Kaltim, yang digagas langsung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI)  di Swiss Belhotel Balikpapan, Rabu (13/10/2021).

Turut hadir dalam Pembukaan Bimtek Ketua KPK RI Komjen Dr. Firli Bahuri, Gubernur Kaltim Isran Noor, Kapolda Kaltim Herry Nahak Rudolf, Kasdam Mulawarman Mayor Jendral Bintang serta para unsur jajaran terkait Pemerintah Kabupaten /Kota se Kaltim.

Dalam pembukaan Bimtek Gubernur Isran Noor, mengatakan kegiatan ini menjadi bahan pertimbangan bagi pejabat atau kepala Daerah hingga Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun masyarakat luas. Tujuannya untuk tidak melakukan kejahatan korupsi karena kejahatan korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa.

"Kepada seluruh peserta Bimtek dari KPK, yang datang dari berbagai kalangan di Kaltim kiranya dapat mengikuti kegiatan dengan baik serta fokus dalam pelaksanaan kegiatan ini sebagai langkah awal memahami antikorupsi dan teknik pelaporannya mengingat pentingnya peranan pencegahan dan pemberantasan tindak korupsi diberbagai bidang," ucap Isran.

Namun lanjutnya, ia juga mengungkapkan atas nama  pemerintah dan masyarakat Kaltim sangat berterima kasih kepada KPK RI beserta jajaran yang telah melaksanakan kegiatan ini untuk mendukung jalannya tata kelola pemerintahan yang baik, berintegritas serta dapat melibatkannya bersama dengan masyarakat yang ada di Kaltim.

"Kami bangga dengan adanya bimtek ini karena kami menginginkan hal ini dalam penguatan dan pencegahan tindak korupsi di Kaltim terlebih memberikan edukasi secara langsung kepada seluruh jajaran Forkompimda hinga kepala daerah ditingkat Kabupaten/Kota," pungkasnya

Sementara Ketua KPK Firli Bahuri dalam membuka monitoring Bimtek peranan masyarakat dalam tata kelola Pemerintahan Daerah mengungkapkan adanya kegiatan ini menjadi tagline anti korupsi di KPK dan untuk memberikan edukasi pencerahan serta hal-hal pencegahannya secara langsung di tingkat bawah yang melibatkan peranan masyarakat dalam tata kelola Pemerintahan yang berintegritas.

Ia pun menambahkan bahwa Bimtek ini merupakan wujud dalam upaya pencegahan, serta bagian dalam menanamkan rasa tanggung jawab sebagai anak bangsa yang diberi mandat dalam mewujudkan tujuan Negara RI. "Agar terwujudnya pembangunan secara nasional di semua tingkatan dan patuh pada peraturan khususnya tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi," pungkasnya (Dra/Zan)