:
Oleh MC Kab Sumbawa Barat, Rabu, 2 Desember 2020 | 17:11 WIB - Redaktur: Tobari - 315
Sumbawa Barat, InfoPublik - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menyatakan kesanggupannya untuk mendukung dan membantu pemerintah daerah dalam mencapai sanitasi aman, yang ditargetkan mencapai 18% pada tahun 2023 mendatang.
Hal ini diungkapkan Kepala Baznas KSB H M Jafar Yusuf saat mengikuti kegiatan konsultasi Publik tentang penggunaan dana Zakat Infaq dan Sedekah (ZIS) yang dilaksanakan di Hotel Aston Mataram pada Selasa (1/12/2020).
Dihadiri oleh seluruh kepala Baznas se-NTB dan Bappeda serta dinas terkait lainnya seperti Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan.
Bukti keseriusan Baznas dalam mendukung sanitasi aman di KSB, Kepala Baznas KSB menandatangani pakta integritas tentang kesanggupannya menyiapkan anggaran khusus membiayai sanitasi aman dan pengadaan air bersih bagi fakir miskin serta rumah layak huni.
"Kalau di KSB sudah Bebas buang air sembarangan, tinggal sanitasi aman yang harus dikejar saat ini. Dalam acara AHL yang diadakan di KSB kemarin ditargetkan 18% sanitasi aman di KSB. Sementara saat ini KSB baru mencapai 11%," kata M.Jafar.
Pencapaian sanitasi aman di KSB di angka 11% adalah yang tertinggi di NTB, dimana daerah lain baru mencapai 5 hingga 8% saja.
"Menurut Kepala Bappeda Provinsi, Bupati KSB targetkan 45% sanitasi aman tahun 2023 di KSB tapi dengan angka capaian 18% saja sudah cukup bagi provinsi," ungkapnya.
Jika KSB dapat mencapai target 18% pada 2023 nanti maka pengaruhnya akan sangat besar bagi daerah-daerah di NTB untuk terus meraih sanitasi aman dan belajar dari KSB.
Baznas akan menunjang pencapaian sanitasi aman tersebut dengan menggunakan anggaran sekitar 10 hingga 20% dari pendapatan ZIS yang masuk ke aznas. Anggaran itu akan disiapkan untuk tahun 2021.
Demikian juga pengadaan air bersih yang akan ditunjang oleh Baznas menggunakan anggaran ZIS untuk warga tidak mampu atau miskin.
"Otoritas dalam menentukan lokasi yang kesulitan air bersih adalah Bappeda dan PU PR, kami akan konsultasi dengan dua dinas ini untuk mengetahui daerah mana yang akan kita bantu dengan dana ZIS," katanya.
Selain itu, Ketua Baznas juga mengikuti rapat koordinasi Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) se Provinsi NTB dalam mempersiapkan draf dan roadmap yang nantinya untuk dilaporkan ke Gubernur.
"Pokja ini beranggotakan Dinas Kesehatan, PUPRPP, Dinas Sosial, dan BAZNAS yang diketuai oleh Sekda," katanya. (MC Sumbawa Barat/feryal/tifa/toeb)